Lumajang, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan kesiapannya untuk menyusul peluncuran Sekolah Rakyat setelah menyelesaikan sejumlah kendala administrasi yang masih menghambat partisipasi pada peluncuran serentak hari ini.
Peluncuran serentak Sekolah Rakyat digelar secara nasional dengan 100 titik di seluruh Indonesia, terbagi dalam dua tahap, yakni 63 lokasi tahap I-A dan 37 lokasi tahap I-B.
Namun, Lumajang tidak masuk dalam daftar karena keterbatasan kesiapan infrastruktur, khususnya terkait status lahan yang direncanakan untuk pembangunan.
Baca juga: Gaji Honorer Lumajang Diambil dari APBD, Bupati: Kami Genjot PAD demi Mereka
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan seluas 6,6 hingga 7 hektare di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, saat ini masih dalam proses pengalihan kepemilikan agar bisa dihibahkan kepada pemerintah pusat.
“Untuk peluncuran serentak Sekolah Rakyat, Pemkab Lumajang belum bisa ikut. Kami masih menyelesaikan proses pergantian sertifikat agar lahan bisa digunakan sesuai ketentuan,” ujar Bunda Indah, sapaan akrab Bupati Lumajang, Senin (14/7/25).
Baca juga: Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada PHK Massal Tenaga Honorer R4
Meski tertunda dalam tahap awal peluncuran, Bunda Indah menegaskan bahwa Lumajang tidak tinggal diam dan tetap berkomitmen penuh dalam mendukung program Sekolah Rakyat, yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Kami mendukung penuh program ini. Begitu semua administrasi tuntas, kami akan siap ikut berkontribusi,” tegasnya.
Menurutnya, proses legalisasi lahan sedang dalam tahap akhir dan diharapkan selesai dalam waktu dekat, sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai.
Tinggalkan Balasan