Bupati Lumajang Ikuti Rakor untuk Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi di Yogyakarta - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
ASN Lumajang Tak Boleh Live Saat Jam Kerja: Aturan Baru Demi Wibawa Pelayanan Publik Pemdes Tempursari Pasang WiFi Gratis di Dusun Ketindan, Percepat Digitalisasi Desa Pemkab Lumajang Ajak Warga Sambut 2026 dengan Doa dan Kepedulian Sosial Istighotsah Akhir Tahun 2025, Bupati Lumajang Ajak Perbanyak Doa, Empati, dan Refleksi Diri Malam Natal di Lumajang, Bupati Titip Doa dan Tegaskan Komitmen Kerukunan

Politik · 19 Mar 2025 12:39 WIB ·

Bupati Lumajang Ikuti Rakor untuk Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi di Yogyakarta


 Bupati Lumajang Ikuti Rakor untuk Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi di Yogyakarta Perbesar

Yogyakarta, 19 Maret 2025 – Bupati Lumajang, Hj. Indah Amperawati, atau yang biasa dipanggil Bunda Indah, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah. Acara ini berlangsung di Jogja Expo Center dan dihadiri oleh kepala daerah seluruh Indonesia yang baru dilantik.

Tujuan Rakor ini jelas. Memperkuat komitmen kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintah harus transparan dan akuntabel. Dalam forum ini, pakar dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri berbagi kiat mencegah korupsi.

Bunda Indah: Lumajang Siap Berubah
Bunda Indah menegaskan bahwa Kabupaten Lumajang siap untuk berubah.
Beberapa langkah yang akan diambil:
– Memperkuat sistem pengawasan.
– Meningkatkan pelayanan publik.
– Kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Beliau menekankan, korupsi adalah penghalang besar bagi pembangunan daerah.

“Kami tidak akan memberi ruang untuk korupsi. Sistem pengawasan internal akan diperkuat. Kami juga akan dorong transparansi anggaran dan memastikan semua pegawai bekerja dengan integritas,” kata Bunda Indah.

Digitalisasi pemerintahan juga menjadi fokus. Hal ini bertujuan mengurangi penyalahgunaan anggaran.

Kerjasama Kepala Daerah untuk Birokrasi Bersih
Rakor ini juga menjadi tempat diskusi penting bagi kepala daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting. Semua harus ikut berperan dalam menciptakan birokrasi yang bersih.

Salah satu pemateri dari KPK menyampaikan strategi pencegahan korupsi, antara lain:
– Penerapan e-Government.
– Transparansi anggaran.
– Penguatan peran inspektorat daerah.

“Kami harap para kepala daerah bisa membawa semangat baru untuk membangun pemerintahan yang bersih di daerah masing-masing,” tambah pemateri dari Kemendagri.

Langkah Konkret untuk Lumajang Lebih Baik
Setelah rakor ini, Bunda Indah berkomitmen untuk menerapkan semua poin penting yang dibahas. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi:
– Memperkuat pengawasan.
– Meningkatkan keterbukaan informasi publik.
– Mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan.

“Kami ingin masyarakat Lumajang merasakan perubahan nyata. Dengan pemerintahan yang baik, pembangunan bisa lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Bunda Indah.

Dengan komitmen ini, berharap Kabupaten Lumajang bisa jadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

107 Titik Oplah Tak Berfungsi Optimal, DPRD Jember Desak Kementan Tinjau Ulang Program

20 Februari 2026 - 14:02 WIB

Oplah di Jember Diduga Asal Jadi, DPRD Soroti Bangunan Tak Berfungsi dan Data Tertutup

19 Februari 2026 - 16:31 WIB

Ujian Konsistensi Politik Lingkungan di Jember, Komitmen atau Sekadar Simbolik?

19 Februari 2026 - 07:13 WIB

Konflik Bupati-Wabup Jadi Evaluasi Sistem Pilkada, Wamendagri Usul Kepala Daerah Tanpa Wakil?

14 Februari 2026 - 18:36 WIB

Gubernur Jatim Diminta Turun Tangan Mediasi Konflik Kepala Daerah di Jember

14 Februari 2026 - 18:30 WIB

Regulasi DPRD Disorot, Anggota Dewan Tersangka Masih Terima Hak Keuangan

30 Januari 2026 - 08:47 WIB

Trending di Politik