Bupati Lumajang Ikuti Rakor untuk Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi di Yogyakarta - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
Turis Cina Cedera di Tumpak Sewu, diurut Sangkal Putung Lumajang Cuaca Ekstrem Ancam Jawa Tengah & Jawa Timur, Waspada Hujan Lebat 15–18 September 2025 Pundungsari Park Hadirkan Wahana Baru, Liburan Keluarga Kini Lebih Seru dan Terjangkau Program MBG Lumajang: Dari Pasrujambe, Suapan Bergizi Lahirkan Harapan Generasi Emas Pemkab Lumajang Segarkan Motor Dinas Desa, Layanan Publik Lebih Cepat

Politik · 19 Mar 2025 12:39 WIB ·

Bupati Lumajang Ikuti Rakor untuk Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi di Yogyakarta


 Bupati Lumajang Ikuti Rakor untuk Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi di Yogyakarta Perbesar

Yogyakarta, 19 Maret 2025 – Bupati Lumajang, Hj. Indah Amperawati, atau yang biasa dipanggil Bunda Indah, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah. Acara ini berlangsung di Jogja Expo Center dan dihadiri oleh kepala daerah seluruh Indonesia yang baru dilantik.

Tujuan Rakor ini jelas. Memperkuat komitmen kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintah harus transparan dan akuntabel. Dalam forum ini, pakar dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri berbagi kiat mencegah korupsi.

Bunda Indah: Lumajang Siap Berubah
Bunda Indah menegaskan bahwa Kabupaten Lumajang siap untuk berubah.
Beberapa langkah yang akan diambil:
– Memperkuat sistem pengawasan.
– Meningkatkan pelayanan publik.
– Kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Beliau menekankan, korupsi adalah penghalang besar bagi pembangunan daerah.

“Kami tidak akan memberi ruang untuk korupsi. Sistem pengawasan internal akan diperkuat. Kami juga akan dorong transparansi anggaran dan memastikan semua pegawai bekerja dengan integritas,” kata Bunda Indah.

Digitalisasi pemerintahan juga menjadi fokus. Hal ini bertujuan mengurangi penyalahgunaan anggaran.

Kerjasama Kepala Daerah untuk Birokrasi Bersih
Rakor ini juga menjadi tempat diskusi penting bagi kepala daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting. Semua harus ikut berperan dalam menciptakan birokrasi yang bersih.

Salah satu pemateri dari KPK menyampaikan strategi pencegahan korupsi, antara lain:
– Penerapan e-Government.
– Transparansi anggaran.
– Penguatan peran inspektorat daerah.

“Kami harap para kepala daerah bisa membawa semangat baru untuk membangun pemerintahan yang bersih di daerah masing-masing,” tambah pemateri dari Kemendagri.

Langkah Konkret untuk Lumajang Lebih Baik
Setelah rakor ini, Bunda Indah berkomitmen untuk menerapkan semua poin penting yang dibahas. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi:
– Memperkuat pengawasan.
– Meningkatkan keterbukaan informasi publik.
– Mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan.

“Kami ingin masyarakat Lumajang merasakan perubahan nyata. Dengan pemerintahan yang baik, pembangunan bisa lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Bunda Indah.

Dengan komitmen ini, berharap Kabupaten Lumajang bisa jadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPR: Pecah Kongsi Bupati-Wakil Bupati Bikin Pejabat Daerah Terbelah

1 Oktober 2025 - 07:13 WIB

Konflik Terbuka Bupati vs Wakil Bupati di Jember dan Sidoarjo, Pemerintahan Terancam Mandek

1 Oktober 2025 - 07:04 WIB

Pinjaman Daerah Surabaya Dikoreksi Jadi Rp 1,5 Triliun, DPRD: Ini Keputusan Politik, Bukan Teknis Semata

29 September 2025 - 15:05 WIB

Viral! Pengakuan Wabup Jember Tuai Respon KPK: Dugaan Korupsi Diselidiki

25 September 2025 - 16:42 WIB

Petahana Dihantam Isu Kurang Perhatian, Nama Pudoli Makin Menguat

15 September 2025 - 18:21 WIB

Hanura Genjot Konsolidasi Akar Rumput, Targetkan Ranting & Anak Ranting Tuntas Juni 2026

13 September 2025 - 12:40 WIB

Trending di Politik