Lumajang, – Pembangunan amphitheater di Ranu Pani yang diresmikan Menteri Pariwisata dan didanai puluhan miliar rupiah dari pemerintah pusat kini sia – sia.
Aset megah ini justru dikelola sepenuhnya oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tanpa melibatkan pemerintah daerah atau masyarakat lokal, sehingga manfaat ekonomi bagi Lumajang nyaris nihil.
Ketua Kadin Lumajang, Agus Setiawan, mengungkapkan kekecewaannya atas pengelolaan yang sepihak oleh TNBTS. Menurutnya, investasi besar yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Lumajang tidak berbuah keuntungan nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kesejahteraan warga sekitar.
“Ini pemborosan anggaran besar tanpa feedback yang sepadan,” tegas Agus, Minggu (11/5/25).
Lebih jauh, pengelolaan kawasan yang ketat dan eksklusif oleh TNBTS membatasi peran aktif Dinas Pariwisata dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata.
Hal ini menutup peluang kolaborasi dan investasi yang bisa meningkatkan ekonomi lokal. Ironisnya, amphitheater yang seharusnya menjadi ikon pengembangan budaya dan pariwisata justru terlihat mangkrak dan kurang terawat, sebagaimana banyak dikeluhkan publik.
Kasus ini menegaskan bahwa pembangunan fisik tanpa tata kelola transparan dan inklusif hanya akan menjadi beban anggaran tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Lumajang membutuhkan pengelolaan wisata yang melibatkan semua pihak agar investasi besar tidak sia-sia dan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Upaya konfirmasi ke Dinas Pariwisata Lumajang terkait kondisi ini berulang kali menemui kebuntuan, tanpa ada tanggapan resmi hingga saat ini. Sementara itu, surat dari TNBTS kepada Pemkab Lumajang yang menanyakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) menambah ketidakjelasan pengelolaan aset tersebut.
Tinggalkan Balasan