Lumajang, – Pengelolaan dana desa di Kabupaten Lumajang kembali menjadi sorotan setelah Kepala Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, melakukan pembelian kandang bekas beserta 30 ekor kambing dengan anggaran Rp70 juta.
Program ini merupakan bagian dari BUMDes yang seharusnya digunakan untuk membangun kandang baru sesuai aturan, namun justru dialokasikan untuk membeli kandang bekas.
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang, Aksanul Inam, menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di desa memiliki aturan ketat yang harus dipatuhi.
Jika pengadaan tidak sesuai prosedur, maka Kepala Desa wajib bertanggung jawab penuh atas penyimpangan tersebut.
“Jika memang terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pengadaan barang dan jasa, maka hal tersebut menjadi pertanggungjawaban Kepala Desanya,” kata <span;>Kepala Bidang Pembinaan Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Aksanul Inam, Selasa (20/5/25).
Program ini diklaim sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan yang wajib dialokasikan minimal 20% dari dana desa. Namun, ketidaksesuaian pelaksanaan dan kurangnya transparansi membuat tujuan mulia tersebut menjadi diragukan.
Terkait dengan hal tersebut, tentunya harus dilihat terlebih dulu proses pengadaan barang dan jasanya,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak staf maupun kepala desa tidak memberikan tanggapan terkait p<span;>engelolaan dana Desa Wonogriyo, yang melakukan pembelian kandang bekas beserta 30 ekor kambing dengan anggaran Rp70 juta.
Tinggalkan Balasan