Lumajang – Di tengah tekanan fiskal akibat turunnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap berkomitmen melindungi masyarakat rentan. Pemerintah mengarahkan kebijakan pada program perlindungan sosial dan layanan dasar agar seluruh warga tetap memperoleh hak-hak mereka, meski dalam keterbatasan anggaran.
Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir bagi kelompok miskin, lansia, difabel, dan keluarga berpenghasilan rendah.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan mereka yang paling membutuhkan. Justru dalam masa sulit seperti ini, negara harus hadir lebih kuat,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPRD Lumajang, Senin (13/10/2025).
Fokus pada Layanan Dasar dan Bantuan Tepat Sasaran
Pemkab Lumajang memusatkan anggaran pada belanja wajib dan layanan dasar, terutama jaminan sosial dan kesehatan masyarakat. Program seperti Jamkesda, BPJS PBI Daerah, serta bantuan sosial berbasis komunitas tetap berjalan agar tidak ada warga yang terpinggirkan.
Pemerintah memperkuat sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pemerintah desa untuk mempercepat penyaluran bantuan. Kolaborasi ini memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Perlindungan sosial bukan sekadar program bantuan, tetapi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. Pembangunan tidak berarti apa-apa bila masih ada warga yang tertinggal,” tegas Bunda Indah.
Selain itu, pemerintah memperbarui Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala. Proses verifikasi dilakukan bersama masyarakat agar data penerima bantuan selalu akurat dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Menjaga Ketahanan Sosial dan Layanan Publik
Bunda Indah menilai ketahanan sosial masyarakat sebagai bagian penting dari ketahanan fiskal jangka panjang. Karena itu, Pemkab Lumajang menempatkan keberlanjutan program perlindungan sosial sebagai prioritas utama dalam kebijakan anggaran.
“Fiskal boleh menurun, tetapi kepedulian sosial tidak boleh surut. Di masa seperti ini, kita diuji untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kemanusiaan,” ujarnya.
Selain menjaga perlindungan sosial, pemerintah juga memastikan layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan optimal. Melalui kebijakan belanja wajib, Pemkab menjamin guru, tenaga kesehatan, dan aparatur desa tetap menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa hambatan.
Kebijakan yang berfokus pada kelompok rentan ini mencerminkan arah pembangunan Lumajang yang inklusif dan berkeadilan — daerah yang memberi ruang bagi setiap warga untuk tumbuh dan memperoleh perlindungan yang layak.
Tinggalkan Balasan