Lumajang, – Di tengah semangat swasembada atau Astacita Narrya yang terus digaungkan pemerintah, sebuah kenyataan pahit masih membayangi petani kecil di pelosok desa, mereka tidak tahu program pertanian apa saja yang sebenarnya ditujukan untuk mereka.
Fakta ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD P3NA Jawa Timur, Iskhak Subagio, yang menyebut masih banyak petani tidak memiliki akses informasi memadai terkait program-program pertanian pemerintah. Sebuah ironi besar di tengah era digital dan jargon “petani melek teknologi” yang sering muncul dalam wacana resmi.
“Tujuan kami jelas: memperjuangkan ketahanan pangan nasional dengan menjadikan petani sebagai pusat strategi,” katanya, Sabtu (2/8/25).
Menurutnya, pementerian Pertanian dan dinas-dinas terkait di daerah semestinya memiliki mekanisme penyuluhan yang aktif, adaptif, dan berkelanjutan.
Namun kenyataannya, penyuluh lapangan sering kekurangan sumber daya, tidak mendapat pelatihan yang relevan, atau bahkan absen karena sistem birokrasi yang kaku dan lambat.
Baca juga: Molen, Lamadjang Tigang Juru, dan Bola Voli: Jejak Sejarah yang Hidup di Turnamen Lumajang
“Akibatnya, petani yang seharusnya menjadi aktor utama malah berjalan dalam ketidaktahuan,” katanya.
“Jika program-program pemerintah tidak sampai ke sasaran, maka keberhasilannya akan menjadi sekadar angka-angka di laporan, bukan dampak nyata di lapangan,” tambahnya.
Tegas dia, mengandalkan P3NA atau kelompok tani progresif untuk mengisi kekosongan informasi jelas bukan solusi sistemik. Sebab tidak semua daerah memiliki organisasi akar rumput yang aktif dan terorganisir dengan baik.
Baca juga: Janji Uang Cepat, Petani Ini Malah Terancam Penjara Bertahun-tahun
“Ketimpangan ini menciptakan jurang informasi yang semakin dalam antara petani yang “beruntung” dan yang tidak tersentuh sama sekali oleh kebijakan,” terangnya.
Pemerintah harus berani mengevaluasi ulang sistem penyuluhan dan diseminasi informasi pertanian. Literasi bukan sekadar bisa membaca atau mengakses internet.
“Tetapi tentang pemahaman terhadap hak, peluang, dan risiko dalam praktik bertani hari ini,” jelasnya.
Apa yang dibutuhkan petani bukan sekadar sosialisasi program lewat baliho dan brosur. Mereka butuh interaksi yang langsung, bahasa yang dimengerti, dan ruang diskusi yang memberdayakan. Penyuluh harus kembali menjadi aktor sentral, bukan sekadar pelengkap laporan kegiatan dinas.
“Lebih dari itu, penyuluhan seharusnya tidak hanya berbasis top-down. Pemerintah perlu membuka ruang partisipatif di mana petani bisa menyuarakan kebutuhan mereka bukan sekadar menjadi penerima informasi satu arah,” tegasnya.
Oleh karena itu, salah satu misi utama P3NA adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan riil di lapangan dan menyampaikannya secara sistematis kepada pengambil kebijakan.
“Kami hadir bukan untuk menuntut, tapi untuk menyambungkan suara petani kepada negara,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan