Lumajang, – Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifulloh Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025.
“Hal ini merupakan dampak dari penerapan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bansos,” kata Gus Ipul, Jumat (30/5/25).
Gus Ipul menjelaskan bahwa penerapan DTSEN memungkinkan pemerintah untuk lebih tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan sosial.
DTSEN mengintegrasikan berbagai data dari kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk data yang divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Bansos triwulan kedua sudah menggunakan DTSEN. Dengan data ini, kami bisa melihat keluarga yang lebih membutuhkan,” ujar Gus Ipul.
Dalam sistem DTSEN, keluarga penerima manfaat dikategorikan berdasarkan desil, yaitu kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
“Desil 1 menunjukkan keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sementara desil 10 adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi,” ungkapnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa keluarga yang masuk dalam desil 6 sampai 10 telah dihapus dari daftar penerima bansos tahun ini. “Langkah ini diambil agar bantuan sosial lebih fokus kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Menurut Gus Ipul, DTSEN memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena melalui proses validasi berjenjang dan melibatkan berbagai instansi terkait. Ini menjadi terobosan penting dalam pengelolaan data penerima bansos yang selama ini masih tersebar dan tidak terintegrasi.
“Selama ini kementerian dan pemerintah daerah punya data sendiri-sendiri. Sekarang, untuk pertama kalinya, tidak ada data lain selain DTSEN yang sudah kami validasi,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan