Lumajang, – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Lumajang pada Senin (22/6/2026).
Massa yang terdiri dari mitra MBG, petani, nelayan, peternak ayam, dan peternak telur itu meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola program MBG tanpa menghentikan pelaksanaannya.
Koordinator aksi, Novi Sanjaya, mengatakan aspirasi yang dibawa massa tidak ditujukan untuk menolak program unggulan pemerintah tersebut. Menurut dia, program MBG justru perlu dipertahankan karena telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil di Lumajang.
“Kami tidak melawan siapa pun dan tidak menyerang siapa pun. Ini murni aspirasi masyarakat. MBG tetap dilanjutkan, tetapi tata kelolanya diperbaiki dan ekonomi rakyat kecil dilindungi,” katanya.
Menurut Novi, persoalan yang muncul selama pelaksanaan program lebih banyak berkaitan dengan tata kelola daripada substansi program. Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum adanya standar menu nasional yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh pelaksana di daerah.
Ia menilai Badan Gizi Nasional perlu menyusun bank menu nasional yang memuat standar gramasi, kandungan gizi, variasi menu, hingga penanganan kebutuhan khusus seperti alergi makanan. Ketiadaan pedoman tersebut, kata dia, menyebabkan setiap daerah menerjemahkan program dengan cara yang berbeda.
Selain itu, massa juga menyoroti belum adanya petunjuk teknis yang baku terkait pengelolaan keuangan program. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan perbedaan interpretasi antara pelaksana, auditor, dan lembaga pengawas.
“Kami meminta adanya juknis yang jelas agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan maupun pemeriksaan administrasi,” tuturnya.
Dalam aksi tersebut, Novi menyebut program MBG telah menciptakan efek ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Lumajang. Saat ini terdapat 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi.
Menurut dia, setiap SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja. Dengan jumlah tersebut, ribuan keluarga disebut menggantungkan penghasilannya pada program MBG. Dampaknya juga dirasakan petani, pemasok bahan pangan, hingga pelaku usaha yang terlibat dalam rantai distribusi.
Ia menambahkan kebutuhan bahan baku yang terus meningkat turut membuka pasar bagi hasil pertanian lokal. Salah satunya terlihat dari tingginya kebutuhan buah untuk memenuhi pasokan dapur MBG setiap hari.
Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Peduli MBG meminta Presiden, Badan Gizi Nasional, dan pemerintah pusat tetap melanjutkan program tersebut sambil melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
“Kami juga mengusulkan keterlibatan akademisi dan perguruan tinggi dalam proses pengawasan, pendampingan, pelatihan, serta penelitian guna memperkuat program berbasis data,” jelasnya.
Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, mengatakan pihaknya menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan massa. Menurut dia, DPRD memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti masukan masyarakat sebagai bagian dari fungsi representasi.
“Kami ini perwakilan masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi mereka tentu kami dengarkan dan kami respons dengan baik,” katanya.
Oktafiyani menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Sebaliknya, masyarakat menginginkan evaluasi agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas dan tepat sasaran.
Ia menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi bagi sejumlah sektor di Lumajang, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga peternak. Karena itu, evaluasi dinilai penting untuk memastikan program berjalan lebih baik.
“Yang disampaikan tadi bukan penolakan MBG, tetapi evaluasi terhadap MBG. Evaluasi itu penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak,” kata Oktafiyani.
Tinggalkan Balasan