Lumajang, – Polemik pelayanan publik kembali mencuat. Kali ini terjadi di Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang, setelah unggahan seorang aparatur kelurahan viral di media sosial dan memicu gelombang kritik dari warganet.
Seorang akun Facebook bernama Ajeng Chantik, yang diketahui menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Pelayanan Umum di Kelurahan Kepuharjo, menjadi perbincangan publik usai mengunggah tanggapan terhadap keluhan warga. Dalam unggahannya, Ajeng menantang pemilik akun lain untuk datang ke kantor kelurahannya.
“Monggo yang punya akun ini bisa ketemu saya di kelurahan, kita ngobrol santai bersama Pak Babin. Jangan nulis gemetar dan nangis terlebih dahulu ya,” tulisnya.
Ia juga menyebut pihak kelurahan memiliki rekaman CCTV atas kejadian yang dipersoalkan.
Unggahan tersebut merespons curhatan seorang warga melalui akun Facebook bernama Bunda Ayu yang mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat menghadiri undangan pembagian bantuan beras dan minyak. Dalam ceritanya, ia menyebut diminta membuka cadar di ruang terbuka oleh petugas, yang kemudian ia tolak.
“Saya tidak akan menukar aqidah saya dengan beras dan minyak,” tulis dia di akun pribadinya.
Dalam tulinya, ia mengaku pulang dalam kondisi gemetar dan menangis setelah insiden tersebut. Tak hanya itu, warga tersebut juga menyoroti pernyataan petugas yang dinilai tidak sensitif saat proses dokumentasi bantuan.
“Tolong kalau difoto senyum yang lebar ya, mosok dikasih bantuan terus difoto merengut ekspresinya,” demikian kutipan yang ia sampaikan.
Respons kelurahan melalui media sosial justru dinilai memperkeruh suasana. Alih-alih meredakan ketegangan dan melakukan klarifikasi secara institusional, pernyataan yang bernada menantang itu dianggap tidak mencerminkan etika pelayanan publik.
Sejumlah warganet pun bereaksi. Akun Munsa Kusuma, misalnya, menilai bahwa selama identitas penerima bantuan sesuai, tidak seharusnya penampilan menjadi persoalan.
“Mau senyum atau tidak, biarkan saja. Mereka sudah antre panas-panasan, seharusnya diperlakukan dengan nyaman,” tulisnya.
Komentar lain datang dari Bintang Pratama yang menyebut aparat kelurahan tetap berada di posisi yang salah.
Sementara Abdul Musowir menyatakan dukungannya kepada warga yang mengaku didiskriminasi, bahkan siap mendampingi jika persoalan ini berlanjut ke ranah formal.
Kritik lebih keras disampaikan Ali Hasan Bisri yang menilai aparat seharusnya memahami keyakinan warga, bukan justru memicu konflik.
“Pemerintah kelurahan harus memaklumi, bukan malah mengolok-olok,” ujarnya.
Nada serupa juga muncul dari akun Nofi Nurhayati yang secara terang-terangan meminta aparat yang tidak siap menerima kritik untuk mundur dari jabatannya. “Kalau tidak siap dikritik rakyat, ya mundur saja,” tulisnya.
Tinggalkan Balasan