Bali, – Sebanyak 319 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi serta kabupaten atau kota se-Jawa Timur mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD yang digelar di Bali pada 5-7 Juni 2026.
Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan penguatan kapasitas anggota DPRD menjadi kebutuhan penting karena masih terdapat kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program di lapangan.
Menurut dia, banyak daerah telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, namun berbagai target pembangunan belum sepenuhnya tercapai karena pelaksanaan program tidak selalu berjalan sesuai yang direncanakan.
“Kami ingin memperkuat tata kelola kelembagaan di masing-masing DPRD sekaligus membangun komunikasi yang lebih kuat antaranggota Fraksi PDI Perjuangan di wilayah Jawa dan Bali. Banyak persoalan teknis di daerah yang membutuhkan pemahaman dan langkah yang selaras,” kata Deni di sela registrasi peserta Bimtek di Bali, Jumat (5/6/2026).
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu menjelaskan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan program yang telah disusun melalui APBD benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Program yang sudah direncanakan dan dianggarkan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pelaksanaannya tidak diawasi dengan baik,” katanya.
Deni menyampaikan tantangan pembangunan daerah saat ini bukan semata menyusun program dan anggaran, melainkan memastikan realisasi di lapangan berjalan sesuai target. Karena itu, kemampuan anggota DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) perlu terus diperkuat.
“Perencanaan pembangunan di banyak daerah sudah cukup baik. Tantangannya adalah memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target. Karena itu kami ingin memperkuat kapasitas pengawasan anggota DPRD agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain penguatan fungsi pengawasan, bimtek juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada daerah.
Sejumlah isu strategis yang dibahas meliputi pengelolaan dana desa, implementasi regulasi baru, optimalisasi fungsi DPRD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, hingga penguatan komunikasi publik anggota legislatif.
Deni menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman di kalangan anggota Fraksi PDI Perjuangan agar komunikasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Kami ingin memastikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan begitu komunikasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Ratih Detya Wijayanti, mengatakan jumlah peserta dari Jawa Timur yang mengikuti bimtek mencapai 319 orang.
Dari total 329 anggota fraksi, sebanyak 10 orang tidak dapat mengikuti kegiatan karena alasan kesehatan maupun sedang menunaikan ibadah haji.
“Selama dua hari pelaksanaan, peserta akan mendapatkan pembekalan dari DPP PDI Perjuangan terkait berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPRD,” kata Ratih.
Tinggalkan Balasan