Jember, – Program optimalisasi lahan (oplah) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Kabupaten Jember mendapat sorotan tajam dari Komisi B DPRD Jember.
Program yang mencakup 107 titik oplah melalui mekanisme anggaran swakelola bersama kelompok tani dinilai belum menunjukkan hasil yang jelas dan terukur.
Anggota Komisi B DPRD Jember, Suharto, menyatakan bahwa efektivitas program oplah belum dapat diukur secara rinci karena data keberhasilan dari tiap titik belum tersedia.
“Sebanyak 107 titik oplah yang dibangun melalui mekanisme anggaran swakelola belum memiliki data tingkat keberhasilan yang bisa ditunjukkan secara rinci,” katanya, Jumat (20/2/2026).
Bahkan, Kepala DTPHP Jember, Mochamad Djamil, tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Jember pada Rabu (18/2/2026).
Suharto menyebut hasil inspeksi mendadak (sidak) di tiga lokasi oplah pada Selasa (3/2/2026) menunjukkan pembangunan secara teknis belum berjalan maksimal.
“Contohnya di lokasi oplah di Desa Banjarsari, air dari tandon penampungan untuk pengairan sawah tidak bisa dimanfaatkan karena posisi penampung lebih rendah dari lahan sawah yang akan diairi,” ujarnya.
Menurut Suharto, kelompok tani sebenarnya berharap program yang bersumber dari APBN ini dapat mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
Namun, tim teknis yang dilibatkan, termasuk dari Universitas Jember, seharusnya menyesuaikan perencanaan dengan kondisi lapangan agar program benar-benar berdampak pada peningkatan produksi pertanian.
“Perencanaan di atas kertas tidak cukup, harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar program oplah benar-benar bermanfaat bagi petani,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan