Lumajang, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menjadikan efisiensi belanja operasional sebagai strategi untuk menghadapi dinamika ekonomi, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional pemerintahan.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, pemerintah daerah menegaskan fokus anggaran akan diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan kebijakan efisiensi dilakukan untuk memastikan pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.
Menurut dia, penyesuaian anggaran bukan berarti mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.
“Kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga meskipun daerah menghadapi tantangan fiskal yang semakin dinamis,” katanya, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi tantangan yang harus direspons dengan tata kelola keuangan yang lebih efektif dan adaptif.
Karena itu, pemerintah daerah melakukan berbagai langkah efisiensi terhadap belanja operasional tanpa mengganggu program yang menjadi prioritas masyarakat.
Menurut Indah, pengeluaran pemerintah harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi warga.
Program-program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia akan tetap menjadi fokus utama penganggaran.
“Pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal. Efisiensi yang dilakukan adalah bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dan pelayanan publik,” ujarnya.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Pemkab Lumajang melakukan penyesuaian terhadap sejumlah belanja operasional, termasuk pengaturan mobilitas kedinasan dan pelaksanaan perjalanan dinas yang lebih selektif berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya bagi daerah.
Dalam perspektif pembangunan daerah, efisiensi belanja operasional menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan pembiayaan program-program strategis. Dengan ruang fiskal yang tetap terjaga, pemerintah daerah dapat mempertahankan keberlanjutan pembangunan di tengah perubahan kondisi ekonomi.
Selain melakukan efisiensi internal, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, untuk memperoleh berbagai alternatif kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif.
“Efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan upaya memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik, sementara pembangunan daerah terus berlanjut secara terarah dan berkelanjutan,” kata Indah.
Tinggalkan Balasan