Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus 8.000 Triliun, Masih Aman?

Utang luar negeri pemerintah ternyata telah tembus 8.000 Triliun di bulan November 2023 lalu. Tepatnya, utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 8.041,01 triliun. Besarnya angka utang ini membuat banyak pihak mempertanyakan terutama pada sisi keamanannya. Apalagi sejak 2014, Pemerintah Indonesia telah menambah utang luar negeri hingga lebih dari Rp 5.000 Triliun. Angka yang terbilang fantastis bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Terkait dengan isu aman tidaknya utang luar negeri sebesar itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menuturkan utang pemerintah jangan hanya dilihat nominalnya yang besar saja. Menurutnya jika dilihat dari berbagai indikator, risiko utang pemerintah disimpulkan masih sangat aman. Besaran nominal utang tidak terkait langsung dengan resiko keamanannya bagi perekonomian Indonesia.

Baca juta : Harga BBM Turun, Ini Harga BBM Pertamina di Seluruh SPBU

“Kita tidak hanya melihat nominalnya, kalau melihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang kita termasuk risiko utang kita lebih baik apabila membandingkannya dengan tahun sebelumnya,” beber Suminto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (2/1/2024).

Suminto menambahkan dalam paparannya bahwa jika membandingkan dengan GDP atau debt to GDP, utang luar negeri masih di bawah 40%. Angka ini turun apabila membandingkannya dengan saat puncak pandemi. Saat itu ratio debt to GDP, ULN pemerintah Indonesia tembus di atas 40% dari GDP. Membaiknya angka ratio ULN pemerintah Indonesia membuktikan bahwa tata kelolanya semakin membaik dan prudent.

“Per akhir November debt to GDP ratio kita 38,11%, turun dari posisi Desember 2022 39,7%, demikian pula turun dari puncak debt to GDP ratio di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7%. Sekali lagi dari sisi debt to GDP ratio turun cukup besar di level 38,11%,” papar Suminto.

Begitu juga apabila melihat dari indikator currency risk atau resiko nilai tukar, Suminto menjelaskan bahwa resikonya masih terbilang jauh berkurang karena di dalam utang LN pemerintah, mata uang asing atau valuta asing tidak mendominasi. Bila pada tahun 2018 lalu besaran utang dalam bentuk valuta asing mencapai 41%, saat ini hanya sekitar 27,5%. (Red)