Viral di Medsos, Dugaan Poligami Kadis DLH Malang Berujung Penonaktifan Jabatan - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
Turis Cina Cedera di Tumpak Sewu, diurut Sangkal Putung Lumajang Cuaca Ekstrem Ancam Jawa Tengah & Jawa Timur, Waspada Hujan Lebat 15–18 September 2025 Pundungsari Park Hadirkan Wahana Baru, Liburan Keluarga Kini Lebih Seru dan Terjangkau Program MBG Lumajang: Dari Pasrujambe, Suapan Bergizi Lahirkan Harapan Generasi Emas Pemkab Lumajang Segarkan Motor Dinas Desa, Layanan Publik Lebih Cepat

Daerah · 2 Agu 2025 17:42 WIB ·

Viral di Medsos, Dugaan Poligami Kadis DLH Malang Berujung Penonaktifan Jabatan


 Viral di Medsos, Dugaan Poligami Kadis DLH Malang Berujung Penonaktifan Jabatan Perbesar

Kota Malang, – Kasus dugaan poligami yang melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, akhirnya berujung pada penonaktifan dirinya dari jabatan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengambil langkah tegas setelah kabar tersebut viral di berbagai media sosial dan memicu perhatian publik.

Noer Rahman Wijaya diduga melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Cahyani Rahmawati pada 25 Mei 2025 lalu, yang berlangsung di sebuah hotel di wilayah Kota Madiun.

Kabar pernikahan tersebut kemudian menyebar luas dan memunculkan dugaan poligami yang dianggap melanggar norma kepegawaian, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, membenarkan kabar penonaktifan pejabat tersebut. Ia menyatakan bahwa keputusan itu diambil tidak hanya karena polemik dugaan poligami, tetapi juga mempertimbangkan aspek kinerja dari yang bersangkutan.

Baca juga: Rute Strategis Macet Total: KAI Terpaksa Putar Arah dan Batalkan Kereta

“Kabar itu (penonaktifan) benar, itu dilakukan selain adanya kabar dugaan poligami, juga dari kinerjanya,” kata Wahyu Hidayat saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (2/8/25).

Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut adalah hasil dari proses verifikasi yang dilakukan oleh tim internal Pemkot Malang yang terdiri dari unsur Inspektorat, BKPSDM, serta Bagian Hukum.

Baca juga: Terisolasi 5 Hari, Siswa SDN Jugosari 3 Lumajang Akhirnya Bisa Sekolah Meski Harus Naik Ekskavator

Tim tersebut juga melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum mengambil langkah resmi.

“Hasil konsultasi kami (tim verifikasi) dengan BKN maka diambil kebijakan untuk dilakukan penonaktifan jabatan itu,” jelas Erik.

Penonaktifan tersebut mulai berlaku per 1 Agustus 2025. Untuk sementara, posisi Kepala DLH Kota Malang akan dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh) yang ditunjuk oleh Pemkot.

“Untuk Plh-nya, kita menunjuk Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Gamaliel Raymond Hatigoran,” tambah Erik.

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

2026, Pemkot Malang Gratiskan Seragam untuk Siswa SD dan SMP Swasta

1 Oktober 2025 - 09:17 WIB

Eri Irawan: Pembiayaan Alternatif Bisa Selamatkan Rp59,9 Miliar Uang Daerah

1 Oktober 2025 - 07:36 WIB

Gerak Pembangunan Harus Berbasis Bukti, Bukan Asumsi – Lumajang Dorong Kualitas Data Sektoral

1 Oktober 2025 - 07:25 WIB

Antisipasi Masalah Gizi dan Keamanan, Pemkab Jember Bentuk Satgas Makan Bergizi Gratis

1 Oktober 2025 - 06:44 WIB

Tangan Terjepit Reruntuhan, Santri di Sidoarjo Diamputasi di Lokasi Musala Ambruk

30 September 2025 - 19:42 WIB

Bimtek Portal Satu Data, Membangun Sistem Informasi Andal untuk Masa Depan Lumajang

30 September 2025 - 18:23 WIB

Trending di Daerah