Pemerintah Kabupaten Lumajang terus menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan sektor peternakan melalui program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara gratis. Kegiatan ini berlangsung di Dusun Karangsejati, Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Selasa (5/8/2025).
Vaksinasi tersebut bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Seluruh agenda ini mendukung Strategi Nasional Penanganan PMK yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah menjalankan strategi konkret untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang dimulai dari desa.
“Kami ingin memastikan peternakan rakyat tetap sehat, produktif, dan mampu menopang ekonomi keluarga. Ini sejalan dengan prioritas nasional untuk menjaga kestabilan pangan,” ujar Bunda Indah.
Akses Layanan Sampai Pelosok Lewat “Setor Madu”
Program vaksinasi PMK ini juga menjadi bagian dari layanan terintegrasi “Setor Madu” (Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu). Melalui inovasi ini, Pemkab Lumajang memastikan bahwa masyarakat pelosok tetap mendapat layanan kesehatan hewan yang berkualitas. Layanan tersebut mencakup vaksinasi, pemberian vitamin dan mineral, pengobatan cacing, serta penyemprotan disinfektan.
“Kami tidak hanya bergerak saat wabah menyerang. Pemerintah hadir lebih dulu, sebelum peternak terdampak. Inilah bentuk nyata pelayanan preventif,” tambahnya.
Selain itu, pendekatan ini selaras dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan PMK 2023–2026. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas PMK pada tahun 2030 melalui strategi wilayah, partisipasi masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan hewan secara menyeluruh.
Sasar Peternak Kecil, Jaga Ekonomi Lokal
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Retno Wulan Andari, menyatakan bahwa vaksinasi difokuskan pada hewan ternak prioritas seperti sapi dan kambing. Sasaran utamanya adalah peternak kecil, yang paling rentan terdampak secara ekonomi jika wabah terjadi.
“Langkah ini bukan hanya soal kesehatan hewan, tapi juga melindungi sumber penghidupan masyarakat desa,” ungkap Retno.
Dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor, program ini menunjukkan bagaimana kebijakan nasional bisa diterjemahkan secara efektif di tingkat lokal. Edukasi, partisipasi warga, dan aksi nyata menjadi kunci keberhasilan strategi menuju Indonesia bebas PMK.
Tinggalkan Balasan