Sebanyak 21 TKA Bekerja di Lumajang, Pemkab Terapkan Retribusi dengan Tarif 100 Dolar per Bulan - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
98 PNS Lumajang Terima SK dan Diambil Sumpah, Bupati Tekankan Integritas Pantai Lumajang Padat Saat Kupatan, Perputaran Ekonomi Meningkat Bupati Lumajang: Kebersihan Pantai Jadi Kunci Wisata Berkelanjutan Cegah Sejak Dini, Bupati Lumajang Ajak Warga Rutin Periksa Kesehatan Jantung Tak Hanya Jaga di Darat, SAR Lumajang Turun ke Laut Amankan Wisata Lebaran

International · 13 Agu 2025 13:58 WIB ·

Sebanyak 21 TKA Bekerja di Lumajang, Pemkab Terapkan Retribusi dengan Tarif 100 Dolar per Bulan


 Sebanyak 21 TKA Bekerja di Lumajang, Pemkab Terapkan Retribusi dengan Tarif 100 Dolar per Bulan Perbesar

Lumajang, – Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menerapkan kebijakan retribusi bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayahnya sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal.

Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 21 TKA yang bekerja di Lumajang. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Lumajang, Hanum Mubarokhah, menjelaskan bahwa tujuh di antaranya beroperasi langsung di Lumajang, sementara sisanya juga aktif di wilayah Gresik.

Baca juga: Lebih dari 50% Warga Binaan Lapas Lumajang Diusulkan Remisi

“Retribusi yang dikenakan adalah sebesar 100 dolar Amerika per bulan untuk setiap TKA, dengan penyesuaian berdasarkan jabatan dan perjanjian kerja. Pembayaran dilakukan di muka untuk satu tahun kerja,” kata Hanum, Rabu (13/8/25).

Sebelumnya, retribusi semacam ini hanya diberlakukan di tingkat provinsi atau nasional.

Namun, dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan kontribusi ekonomi dari keberadaan tenaga kerja asing sekaligus memperkuat pendataan dan pengawasan di sektor ketenagakerjaan.

Baca juga: Sebanyak 46 PMI Asal Lumajang Bermasalah

Hanum menambahkan, retribusi hanya dikenakan kepada TKA yang memiliki masa kerja minimal enam bulan.

Hal ini tidak hanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, tetapi juga mendukung pengelolaan tenaga kerja yang lebih transparan dan terstruktur.

“Kami terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan perusahaan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Cegah Kepanikan, Pemkab Lumajang Perketat Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg

26 Maret 2026 - 09:36 WIB

Pengamanan Diperketat, Polisi Pastikan Wisata Tumpak Sewu Tetap Kondusif

24 Maret 2026 - 09:15 WIB

Agus Setiawan: Jika Konflik Global Meluas, Dampaknya Bisa Sampai ke Usaha Kecil di Daerah

14 Maret 2026 - 18:43 WIB

Ketua Kadin Lumajang: Pengusaha Mulai Pusing Hadapi Dampak Perang Iran–Israel

14 Maret 2026 - 18:27 WIB

Agus Setiawan, Jangan Ikut-Ikutan Panic Buying Jika Energi Mulai Langka

13 Maret 2026 - 18:33 WIB

Ketua Pemuda Pancasila Lumajang Ingatkan Dampak Perang Iran–Israel pada Sektor Energi

13 Maret 2026 - 17:53 WIB

Trending di International