Jember, – Ketegangan internal di pucuk pemerintahan Kabupaten Jember antara Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Santoso menjadi perhatian serius Partai Gerindra.
Sebagai partai pengusung keduanya dalam Pilkada 2024 lalu, Gerindra menyatakan akan melakukan klarifikasi langsung dan mempertimbangkan langkah politik demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Ketua DPP Partai Gerindra, Bambang Haryadi, menyatakan pihaknya tengah mengkaji secara internal untuk memahami akar persoalan antara dua pemimpin daerah tersebut.
Ia menegaskan, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut pelayanan publik dan konsolidasi program-program pemerintah pusat.
Baca juga: 3 Segmen Anak Putus Sekolah Jadi Fokus: DO, LTM, dan BPB Capai 14.190 Anak di Lumajang
“Kami akan mengklarifikasi masalah ini. Keduanya merupakan pasangan yang kami usung di Pilkada Jember dan karena ini menyangkut kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra, tentu harus kami sikapi dengan serius,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu (24/9/25).
Menurut Bambang, DPP Gerindra tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah politik guna menyelesaikan konflik ini. Ia menekankan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Jember tidak boleh terganggu oleh ketegangan personal di antara pimpinan daerah.
Baca juga: DPRD Surabaya Desak Cabut SE Pembatasan KK, Dinilai Tak Punya Dasar Hukum
“Pemerintahan harus terus berjalan dan tidak boleh terganggu. Kami tidak menutup kemungkinan mengambil langkah politik bila situasi tidak kunjung kondusif,” tegas Bambang, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI.
Lebih lanjut, Bambang menekankan Bupati Muhammad Fawait yang juga merupakan kader Partai Gerindra harus tetap menunjukkan loyalitas dan keselarasan dengan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintahan Bupati Fawait harus terus melakukan penguatan dan penyelarasan dengan Pemerintahan Presiden Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Gerindra. Kami ingin semua kepala daerah kader Gerindra fokus menjalankan program kerakyatan,” ungkapnya.
Menanggapi perkembangan tersebut, DPP Gerindra juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan Jember, terutama Bupati dan Wakil Bupati, agar kembali fokus melayani rakyat. Mereka diimbau untuk mengesampingkan konflik pribadi dan kembali menjalankan program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Kami meminta kepada Bupati dan seluruh jajarannya untuk tetap fokus melayani masyarakat dan membantu pemerintah pusat melaksanakan program-program Presiden Prabowo agar bisa dirasakan oleh masyarakat Jember,” pungkas Bambang.
Di sisi lain, Wakil Bupati Djoko Santoso diketahui telah mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat tersebut, Djoko tidak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, namun meminta KPK melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan di Jember. Langkah ini dipicu karena ia merasa tidak dilibatkan dalam tugas-tugas pemerintahan.
“Benar ada surat terkait koordinasi supervisi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kabar tersebut.
Djoko berharap KPK dapat memastikan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan koridor hukum tetap berjalan, meskipun ada dinamika internal antara dirinya dan bupati.
Tinggalkan Balasan