Lumajang, – Tak semua konflik harus berakhir di meja hijau. Pemerintah Kabupaten Lumajang kini mendorong penyelesaian sengketa secara damai langsung di tingkat desa dan kelurahan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai pusat mediasi masyarakat.
Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang, Paiman, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Lumajang yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat.
Baca juga: Bupati Lumajang: Waktunya Swasta Kembangkan Selokambang Secara Profesional
“Kita ingin mendorong penyelesaian masalah tidak selalu harus melalui pengadilan. Desa bisa menjadi ruang damai untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Posbakum menjadi instrumen kunci untuk itu,” jelasnya, Jumat (17/10/2025).
Paiman menekankan kepala desa dan lurah tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga fasilitator mediasi dalam menangani persoalan hukum warganya.
Dengan begitu, kehadiran hukum tidak lagi terasa kaku atau menakutkan, tetapi justru menjadi alat pemersatu dan penyelamat hubungan sosial masyarakat.
Baca juga: 51 Kebakaran Terjadi Selama September, Surabaya Waspada Musim Panas Ekstrem
“Kami ingin hukum itu hidup, menyembuhkan, bukan membuat takut. Sengketa rumah tangga, tanah, atau antarwarga bisa selesai di desa, dengan pendekatan hati ke hati,” imbuhnya.
Selain fungsi mediasi, Posbakum juga akan menjadi pusat layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat desa, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke pengacara atau lembaga hukum formal.
Penyuluhan ini juga melibatkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang memaparkan tata cara pembentukan Posbakum, peran perangkat desa dalam layanan hukum, serta pelaporan kegiatan hukum yang akuntabel.
“Kami tidak ingin hanya membentuk Posbakum sebagai simbol. Ia harus aktif, digunakan masyarakat, dan menjadi ruang solusi bagi persoalan hukum di tingkat desa,” tutup Paiman.
Tinggalkan Balasan