Jember, – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Jember 2025 yang masih berada di kisaran Rp 700 miliar dinilai berpotensi menghambat sektor-sektor strategis, salah satunya ketahanan pangan.
DPRD Jember menilai penumpukan eksekusi program hingga akhir tahun menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan, sektor ketahanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama, terutama dalam menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah. Namun, lemahnya perencanaan dan keterlambatan pelaksanaan program justru berisiko membuat anggaran tidak terserap maksimal.
“Eksekusi program jangan selalu menumpuk di triwulan kedua atau menjelang akhir tahun. Kalau perencanaan dilakukan dengan matang sejak awal, program ketahanan pangan bisa berjalan optimal dan Silpa tidak sebesar sekarang,” katanya.
Berdasarkan laporan sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) per 19 Desember 2025, Silpa APBD Jember masih berada di angka sekitar Rp 700 miliar. Hingga penutupan kas daerah akhir Desember, DPRD memproyeksikan Silpa hanya turun ke kisaran Rp 600 miliar, angka yang dinilai masih terlalu tinggi.
Menurut Halim, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program, termasuk di OPD teknis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, seperti pengelolaan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, irigasi, hingga optimalisasi lahan pertanian.
“Tahun 2025 ini adalah tahun awal pemerintahan. Seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola anggaran, bukan justru meninggalkan Silpa besar yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
DPRD berencana melakukan evaluasi menyeluruh setelah tutup buku anggaran. Setiap komisi akan diminta membedah kinerja OPD mitra kerjanya masing-masing untuk memetakan penyebab rendahnya serapan anggaran, termasuk temuan lapangan terkait keterlambatan eksekusi program dan proyek fisik.
Tinggalkan Balasan