Jember, – Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Cahyo Purnomo, mengkritik lambannya pemerintah daerah dalam menyerap dana transfer dari pemerintah pusat. Kritikan ini disampaikan saat reses masa sidang ketiga di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, pada Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut Edi, yang akrab disapa Ipung, dana dari pemerintah pusat yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di daerah justru banyak mengendap dan belum terserap optimal. Secara nasional, angka dana mengendap diperkirakan mencapai Rp213 triliun, meski besaran pasti untuk Kabupaten Jember belum diketahui.
“Walaupun angka pasti untuk Kabupaten Jember belum diketahui, situasi ini tetap menjadi perhatian penting. Pemda harus lebih proaktif dalam merencanakan dan mengeksekusi penggunaan anggaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Ipung.
Ia menambahkan lambatnya penggunaan dana berdampak langsung pada rendahnya serapan tenaga kerja, terutama pekerja harian dan buruh. Untuk menekan angka pengangguran, DPRD meminta Pemkab Jember menyiapkan perencanaan pembangunan sejak awal tahun, sehingga proyek bisa dimulai pada Triwulan I dan II dan serapan tenaga kerja meningkat lebih cepat.
Selain itu, Ipung menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan dan alokasi anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi potensi utama Jember juga harus didorong agar bisa menyerap tenaga kerja dan menarik investasi ke daerah.
“Di Desa Bedadung, mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Penguatan sektor pertanian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan