Surabaya, – Pemerintah Kota Surabaya harus bersiap menghadapi tantangan besar setelah menerima informasi bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan dipangkas sebesar Rp730 miliar pada tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan telah menyiapkan berbagai strategi inovatif untuk menutup kekurangan anggaran tersebut tanpa mengorbankan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Tahun 2026 itu berkurang Rp730 miliar, karena itulah pemerintah kota ini harus melakukan inovasi. Seperti kami lakukan pembiayaan, itu sebenarnya adalah inovasi yang kami lakukan,” kata Eri Cahyadi saat ditemui pada Rabu (8/10/2025).
Baca juga: Bangunan Pendidikan Tanpa Legalitas? Ponpes di Lumajang Belum Ajukan PBG Sejak 2020
Salah satu langkah yang diambil Pemkot Surabaya adalah menggagas skema pembiayaan jangka panjang yang memungkinkan pembangunan dilakukan lebih awal, kemudian dibayar secara bertahap.
Menurut Eri, model pembiayaan seperti ini justru lebih efisien dibandingkan jika pembangunan dilakukan bertahap hingga 2029.
“Ketika ada pekerjaan yang sampai 2029, kita bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026 dan setelah itu kita cicil. Selisihnya Rp50 miliar. Lebih murah jika dikerjakan di 2026 dengan sistem cicil,” jelasnya.
Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Makan Sosperda Jember, Kejari, Tak Sesuai Pagu dan Kontrak
Lebih lanjut, Eri menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dipercepat juga akan berdampak pada kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah-wilayah strategis seperti Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip. Hal ini diyakini dapat menambah pendapatan daerah secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.
“Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, otomatis NJOP-nya akan naik. Maka tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp500 miliar,” ujarnya.
Selain skema pembiayaan dan optimalisasi NJOP, Pemkot Surabaya juga akan menyewakan sejumlah aset daerah sebagai bagian dari strategi menambah pemasukan daerah. Eri menegaskan, sebagian aset akan difungsikan untuk program padat karya, sementara sebagian lainnya disewakan agar tidak membebani APBD.
“Aset kita akan dibagi, ada yang digunakan untuk padat karya, untuk kepentingan masyarakat, tapi juga harus ada yang kita sewakan. Rp730 miliar ini bukan hal kecil,” tegasnya.
Namun begitu, Eri memastikan bahwa program-program sosial, khususnya di bidang pendidikan, tidak akan terdampak oleh pemangkasan anggaran tersebut. Ia menegaskan komitmennya terhadap program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya yang menyasar keluarga miskin dan pra-miskin tetap akan berjalan.
“Meskipun kita ada potongan, anggaran untuk pendidikan tetap jalan. Satu rumah, satu anak dari keluarga kurang mampu akan kami bantu kuliah sampai lulus. Untuk SMA, kami bantu Rp3,5 juta per tahun,” imbuhnya.
Terkait penerimaan dari opsen pajak, Eri menilai kontribusinya terhadap pendapatan daerah belum maksimal, meskipun persentasenya telah dinaikkan. Hal ini disebabkan oleh adanya regulasi pembagian yang menurutnya belum berpihak pada kota besar seperti Surabaya.
“Meski kita diberi 66%, sejatinya tidak jauh dari 30%. Kalau dihitung, cuma 35% karena ada lagi peraturan pembagiannya. Akhirnya, kenaikannya hanya sekitar Rp200 miliar,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan