Malang, – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menegaskan bahwa penggabungan atau merger sekolah dasar (SD) negeri yang mengalami kekurangan murid tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyatakan bahwa keputusan merger harus didasarkan pada evaluasi perkembangan jumlah pendaftar selama minimal tiga tahun berturut-turut.
Menurut Suwarjana, meskipun ada beberapa SD di Kecamatan Lowokwaru dan Sukun yang saat ini mengalami kekurangan siswa baru, pihaknya masih menunggu data tren pendaftaran sebelum mengambil keputusan.
“Kami tidak bisa gegabah melakukan merger hanya karena satu tahun jumlah siswa sedikit, harus dilihat kondisi di tahun berikutnya,” katanya, Jumat (27/6/25).
Untuk mengatasi kekurangan murid, Disdikbud juga menyediakan jalur pendaftaran offline agar masyarakat yang kesulitan mendaftar secara online tetap dapat mengakses proses penerimaan siswa baru.
Hal ini juga menjadi solusi sementara sebelum evaluasi lengkap selesai.
Faktor penyebab minimnya pendaftar antara lain kepadatan penduduk yang rendah di sekitar sekolah dan jarak rumah siswa yang jauh, sehingga orang tua enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang jauh dari rumah, terutama untuk usia SD yang masih membutuhkan pengawasan ekstra.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, menambahkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025 terdapat 93 SD negeri yang belum memenuhi kuota murid baru.
“Namun, situasi ini masih dalam pengamatan dan belum ada rencana merger yang pasti,” ungkapnya.
Langkah ini berbeda dengan kebijakan di Kabupaten Malang yang tahun ini akan melakukan merger pada 40 SD menjadi 20 sekolah karena jumlah siswa yang sangat minim dan faktor efisiensi.
Tinggalkan Balasan