Pemerintah Kabupaten Lumajang merespons cepat kebijakan baru terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), rapat koordinasi internal digelar pada Selasa (8/7/2025) untuk menindaklanjuti Surat Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nomor: B-965/DJKPM.4/HK.02.01/06/2025.
Rapat berlangsung di Ruang Khresna Diskominfo dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo, Mustaqim. Ia mengundang pejabat struktural serta staf dari sejumlah Perangkat Daerah (PD) yang menangani kepegawaian dan kehumasan.
“Surat edaran ini penting untuk pengembangan SDM kehumasan. Kita harus menyesuaikan formasi JFPH secara tepat dan cepat,” tegas Mustaqim.
Fokus utama rapat adalah pendataan ulang kebutuhan formasi Pranata Humas. Diskominfo juga menyusun langkah-langkah teknis untuk memperkuat posisi kehumasan sebagai jabatan fungsional strategis.
Beberapa poin tindak lanjut yang disepakati antara lain:
Membentuk tim kecil pendataan JFPH lintas PD.
Menghitung ulang kebutuhan formasi berdasarkan beban kerja aktual.
Menyiapkan dokumen administratif sebagai dasar pengajuan formasi baru.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Lumajang dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. Selain itu, Diskominfo juga ingin memastikan bahwa jabatan Pranata Humas memiliki peran yang kuat dalam pemerintahan berbasis informasi.
Dengan regulasi baru ini, kehumasan tidak lagi sekadar pelengkap. Peran mereka kini makin diakui sebagai garda depan dalam menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada publik.
Tinggalkan Balasan