Surabaya, – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan diberhentikan jika terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.
Instruksi ini berlaku menyeluruh, termasuk untuk lurah, camat, hingga kepala dinas. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan ke Inspektorat Kota Surabaya paling lambat dalam dua hari ke depan.
“Saya minta semua pegawai membuat surat pernyataan, siap dipecat kalau terbukti melakukan pungli. Tidak ada lagi pemeriksaan atau sanksi-sanksi. Langsung dikeluarkan,” tegas Eri, dalam arahannya, Senin (8/9/25).
Baca juga: Polrestabes Surabaya Ungkap 64 Kasus Curanmor, 47 Pelaku Ditangkap
Lebih lanjut, Eri juga menetapkan standar pelayanan publik yang harus dipatuhi seluruh jajaran Pemkot Surabaya, di antaranya, pelayanan harus dimulai pukul 07.30 WIB, seluruh pegawai menandatangani surat pernyataan tidak menerima imbalan apa pun, pelayanan wajib bersifat solutif, semua urusan pelayanan harus diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditentukan, serta pelayanan publik juga wajib aktif di balai RW.
Baca juga: DKPP dan Perpapanas Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Pupuk Organik di Lumajang
“Balai RW harus hidup. Kalau tidak berjalan, maka siap-siap keluar dari Pemkot tanpa bisa menuntut apa pun,” tambahnya.
Contoh pernyataan tersebut bahkan sudah ditulis dan didikte langsung oleh Eri di Kantor Kelurahan Kebraon. Dalam suratnya, para pegawai menyatakan tidak pernah menerima gratifikasi atau imbalan dalam bentuk apapun, dan siap diberhentikan tanpa menuntut jika terbukti melanggar.
“Kalau ada lagi, ya langsung selesai. Tidak perlu sanksi-sanksian,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan