Jember, – Program Optimasi Lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kabupaten Jember menuai sorotan tajam. DPRD Jember melalui Komisi B menilai sejumlah proyek Oplah dibangun tidak sesuai peruntukan dan terkesan asal-asalan.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama petani dan tokoh masyarakat Kecamatan Bangsalsari.
Dari total 107 kelompok tani (poktan) penerima bantuan Oplah, Komisi B mengaku hingga kini belum menerima data lengkap terkait lokasi maupun daftar penerima bantuan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan program yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyebut temuan di lapangan memunculkan sejumlah kejanggalan. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Tisnogambar, bangunan penampungan air memang telah berdiri. Namun, tidak terlihat adanya aliran air yang masuk maupun keluar dari bangunan tersebut.
“Menurut kami aneh, tempat penampungan air tapi sungainya lebih rendah dari tempat penampungan air. Di musim hujan saja debitnya tidak terlalu besar. Apalagi saat kemarau,” kata dia, Kamis (19/2/2026).
Tinggalkan Balasan