Jember, – Fenomena proyek pemerintah yang kerap dikebut menjelang pergantian tahun kembali menuai sorotan. Pola yang hampir selalu berulang ini dinilai sebagai penyakit lama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang hingga kini belum tertangani secara serius.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr Iffan Gallant El Muhammady, menyebut kondisi tersebut sebagai gejala klasik yang dikenal dengan istilah end year rush.
Menurutnya, proyek yang menumpuk di akhir tahun bukan disebabkan pekerjaan yang baru dimulai, melainkan akibat rantai perencanaan yang tersendat sejak awal tahun anggaran.
“Masalahnya bukan di akhir tahun, tapi sejak awal. Perencanaan kurang matang, penetapan DPA terlambat, dokumen teknis dan perizinan belum siap, hingga pengadaan yang tidak segera dimulai. Semua itu menumpuk di belakang,” ujarnya.
Akibatnya, lanjut Iffan, proyek harus dikerjakan dalam waktu sempit dengan tekanan tinggi. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pekerjaan dan menunda manfaat yang seharusnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
Padahal, secara prinsip, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat tahunan. Artinya, ritme pelaksanaan program dan kegiatan idealnya berjalan merata sejak awal tahun, bukan justru menumpuk di penghujung anggaran.
Selain persoalan perencanaan, Iffan juga menyoroti pola kerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang kerap terkesan lamban. Ia menilai, kondisi tersebut perlu ditertibkan langsung oleh bupati dan wakil bupati melalui manajemen kinerja yang tegas namun tetap terukur.
“Kepala daerah perlu menetapkan target serapan dan target fisik per triwulan, disertai evaluasi rutin. Penilaian kinerja OPD tidak cukup hanya berbasis penyerapan anggaran, tetapi juga harus melihat progres output dan mutu pekerjaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, konflik internal di lingkungan pemerintahan juga perlu diminimalisasi karena kerap berdampak pada arah dan konsistensi kebijakan. Menurutnya, stabilitas internal menjadi syarat penting agar perencanaan dan eksekusi program berjalan efektif.
Penguatan project management di OPD juga dinilai menjadi kunci perbaikan. Seluruh aspek kesiapan proyek, mulai dari desain, RAB, HPS, perizinan, hingga jadwal kerja, seharusnya sudah tuntas sebelum tahun anggaran berjalan.
Iffan juga mendorong penerapan early procurement agar proyek-proyek besar dapat mulai dikerjakan sejak kuartal pertama. Dengan demikian, risiko penumpukan pekerjaan di akhir tahun dapat ditekan.
“Insentif dan konsekuensi harus jelas. OPD yang tepat waktu dan berkualitas perlu diapresiasi, sementara yang berulang kali terlambat harus dibina secara serius, bahkan sampai penataan personel,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan