Jember, – Suasana sarasehan politik di Pendopo Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (6/11/2025), mendadak tegang. Penyebabnya, tak satu pun kepala desa dari tujuh desa di Kecamatan Mumbulsari hadir dalam kegiatan yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jember bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Mumbulsari.
Ketidakhadiran para kepala desa itu langsung memicu kemarahan anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Siswono, yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan bertema Pendidikan Politik tentang Adaptasi dan Inovasi Menyongsong Jember Baru Jember Maju. Begitu naik ke podium, Siswono langsung menanyakan kehadiran para kepala desa.
Baca juga:Kejari Jember Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Sosperda DPRD, Salah Satunya Wakil Ketua
“Mana para kades? Tolong angkat tangan, siapa yang hadir di sini?” ujarnya lantang.
Mengetahui tak ada kepala desa yang datang, Siswono tampak kecewa dan menahan amarah. Ia menilai ketidakhadiran para kepala desa sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap program pembinaan politik dan pembangunan daerah.
Baca juga: BPJS Kesehatan Jember Perketat Pengawasan Klaim, Tiga RS Kembalikan Dana Hasil Fraud
“Ini acara penting untuk masyarakat dan pemerintahan di tingkat bawah. Tapi ternyata para kades memilih tidak hadir. Ini jelas menunjukkan kurangnya komitmen mereka terhadap arah pembangunan Jember,” tegasnya.
Salah satu perwakilan dari Desa Lengkong sempat menjelaskan bahwa dalam surat undangan yang ditandatangani Camat Mumbulsari, disebutkan bahwa kehadiran kepala desa boleh diwakilkan.
Penjelasan itu justru membuat Siswono semakin kesal.
“Pak Camat, tolong kalau para kades minta tanda tangan jangan dipermudah. Mereka harus paham tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa. Ketidakhadiran ini bukti tidak ada niat sungguh-sungguh mendukung program Bupati,” ujarnya dengan nada tinggi.
Siswono menilai, para kepala desa seharusnya menjadi ujung tombak komunikasi politik dan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah kabupaten. Ketidakhadiran mereka dalam kegiatan resmi dianggap mencerminkan lemahnya komitmen moral dan politik terhadap rakyat yang dipimpin.
“Bupati dan DPRD sedang berjuang mempercepat pembangunan daerah, tapi kalau kepala desanya sendiri acuh, bagaimana desa mau maju? Ini bukan soal hadir atau tidak, tapi soal keseriusan menjalankan amanah jabatan,” katanya.
Tinggalkan Balasan