Viral! Pengakuan Wabup Jember Tuai Respon KPK: Dugaan Korupsi Diselidiki - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
Cuaca Ekstrem Ancam Jawa Tengah & Jawa Timur, Waspada Hujan Lebat 15–18 September 2025 Pundungsari Park Hadirkan Wahana Baru, Liburan Keluarga Kini Lebih Seru dan Terjangkau Program MBG Lumajang: Dari Pasrujambe, Suapan Bergizi Lahirkan Harapan Generasi Emas Pemkab Lumajang Segarkan Motor Dinas Desa, Layanan Publik Lebih Cepat Cold Storage Perkuat Rantai Pasok Pisang Lumajang ke Pasar Modern

Kriminal · 25 Sep 2025 16:42 WIB ·

Viral! Pengakuan Wabup Jember Tuai Respon KPK: Dugaan Korupsi Diselidiki


 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100? Perbesar

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100?

Jember, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon cepat laporan Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, yang mengadukan dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Respon tersebut disampaikan melalui mekanisme koordinasi dan supervisi (korsup), yang menjadi salah satu fungsi utama KPK dalam pengawasan pemerintahan daerah. Laporan Djoko Susanto sebelumnya menjadi sorotan publik setelah video pengakuannya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Djoko menyebut dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun secara struktural ia merupakan bagian dari pimpinan daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengaktifkan fungsi pengawasan daerah yang berfokus pada pencegahan korupsi melalui sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Baca juga: Judi Online Menggerogoti Kaum Rentan, Penerima PKH di Lumajang Masuk Radar PPATK

“KPK akan berangkat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan daerah, salah satu peran kami adalah melakukan koordinasi dan supervisi,” ujar Budi saat dikutit dari REPUBLIKA.co.id di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/25).

Budi menjelaskan, sistem MCSP yang diterapkan KPK menyoroti delapan fokus area yang dianggap memiliki potensi korupsi tinggi.

Baca juga: 12 Tahun Buron, Terpidana Korupsi Aset Pemkot Surabaya Ditangkap di Blitar

“Dari delapan fokus area tersebut, KPK mendorong adanya pembenahan sistem dan penguatan tata kelola yang bersih dan transparan di lingkungan pemerintah daerah,” tegas Budi.

Selain pencegahan korupsi, KPK juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di daerah. Budi menuturkan bahwa konflik internal dalam pemerintahan daerah seharusnya tidak mengganggu pemenuhan hak-hak masyarakat.

“Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel juga harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. KPK akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat dipenuhi secara baik,” tambahnya.

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

12 Tahun Buron, Terpidana Korupsi Aset Pemkot Surabaya Ditangkap di Blitar

25 September 2025 - 16:27 WIB

Berawal dari Pesta Miras, Pemuda di Lumajang Dikeroyok Hingga Tak Sadarkan Diri

22 September 2025 - 17:11 WIB

Kejari Jember Ajukan Audit Kerugian Negara Rp 5,6 Miliar Kasus Dugaan Korupsi Mamin Sosperda

21 September 2025 - 16:32 WIB

Rp6,5 Miliar Diduga Raib, Jejak Uang Sosperda DPRD Jember Diusut Tuntas

18 September 2025 - 18:51 WIB

Rekening Disita, 36 Saksi Diperiksa, Sosperda DPRD Jember Dikebut, Korupsi Diduga Sistemik

18 September 2025 - 18:44 WIB

Dana Menguap di Balik Sosialisasi, Kejari Jember Telusuri Aliran Miliaran Rupiah Sosperda DPRD

18 September 2025 - 18:36 WIB

Trending di Kriminal