Viral! Pengakuan Wabup Jember Tuai Respon KPK: Dugaan Korupsi Diselidiki - Lensa Warta

Menu ✖

Mode Gelap
Ratusan Pemain Mobile Legends dan Free Fire Bersaing dalam Kejurkab E-Sport Lumajang Festival UMKM Meriahkan Gema Sholawat di Stadion Semeru Lumajang, Produk Lokal Jadi Sorotan Ribuan Jemaah Hadiri Gema Sholawat dan Tausiyah Kebangsaan di Stadion Semeru Lumajang Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara

Kriminal · 25 Sep 2025 16:42 WIB ·

Viral! Pengakuan Wabup Jember Tuai Respon KPK: Dugaan Korupsi Diselidiki


 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100? Perbesar

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100?

Jember, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon cepat laporan Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, yang mengadukan dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Respon tersebut disampaikan melalui mekanisme koordinasi dan supervisi (korsup), yang menjadi salah satu fungsi utama KPK dalam pengawasan pemerintahan daerah. Laporan Djoko Susanto sebelumnya menjadi sorotan publik setelah video pengakuannya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Djoko menyebut dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun secara struktural ia merupakan bagian dari pimpinan daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengaktifkan fungsi pengawasan daerah yang berfokus pada pencegahan korupsi melalui sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Baca juga: Judi Online Menggerogoti Kaum Rentan, Penerima PKH di Lumajang Masuk Radar PPATK

“KPK akan berangkat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan daerah, salah satu peran kami adalah melakukan koordinasi dan supervisi,” ujar Budi saat dikutit dari REPUBLIKA.co.id di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/25).

Budi menjelaskan, sistem MCSP yang diterapkan KPK menyoroti delapan fokus area yang dianggap memiliki potensi korupsi tinggi.

Baca juga: 12 Tahun Buron, Terpidana Korupsi Aset Pemkot Surabaya Ditangkap di Blitar

“Dari delapan fokus area tersebut, KPK mendorong adanya pembenahan sistem dan penguatan tata kelola yang bersih dan transparan di lingkungan pemerintah daerah,” tegas Budi.

Selain pencegahan korupsi, KPK juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di daerah. Budi menuturkan bahwa konflik internal dalam pemerintahan daerah seharusnya tidak mengganggu pemenuhan hak-hak masyarakat.

“Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel juga harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. KPK akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat dipenuhi secara baik,” tambahnya.

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sebanyak 36.966 Rokok Ilegal Terjaring di Lumajang

19 November 2026 - 12:51 WIB

Polisi Sita 6,47 Gram Sabu dan 52,31 Gram Ganja dari Dua Tersangka di Lumajang

18 November 2026 - 15:01 WIB

Nasib Kasus Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Kini Diuji di Pengadilan

18 November 2026 - 13:11 WIB

Pertengkaran Keluarga Diduga Picu Ibu Aniaya Anak hingga Meninggal di Lumajang

17 November 2026 - 16:38 WIB

Balita Dua Tahun di Lumajang Tewas, Ibu Kandung Berinisial S Diamankan Polisi

16 November 2026 - 17:43 WIB

Desa Wonokerto Gucialit Terima Mobil Siaga dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim

16 November 2026 - 14:47 WIB

Trending di Politik