67 Persen Warga Lumajang Belum Tamat SMP, Tantangan Serius Dunia Pendidikan

Lumajang, – Sebanyak 67,27 persen warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tercatat belum lulus sekolah menengah pertama (SMP).

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lumajang tahun 2025, jumlah penduduk Lumajang mencapai 1.125.725 jiwa.

Dari total tersebut, 754.638 warga atau sekitar 67,72 persen diketahui belum menamatkan pendidikan SMP atau sederajat.

Sekretaris Dispendukcapil Lumajang Yohanes Kobba menjelaskan bahwa kelompok warga yang belum tamat SMP dibagi menjadi tiga kategori.

Baca juga:Harga Daging Ayam Ras di Lumajang Turun Jadi Rp 34 Ribu per Kilogram

Pertama, warga yang belum sekolah sebanyak 215.286 jiwa, termasuk balita yang memang belum menempuh pendidikan. Kedua, warga yang belum tamat SD sebanyak 145.387 jiwa.

Sementara itu, kelompok ketiga adalah warga yang tamat SD namun tidak melanjutkan ke jenjang SMP, sebanyak 393.965 jiwa.

“Kelompok belum sekolah ini termasuk anak-anak atau bayi yang memang belum waktunya menempuh pendidikan,” ujar Yohanes, Kamis (30/10/2025).

Baca juga:Remaja dan Dewasa Paling Banyak Terjangkit ISPA di Lumajang

Menariknya, dari 393.965 warga yang telah menamatkan SD, hanya 50.365 orang yang berusia 13–16 tahun atau usia sekolah SMP. Artinya, sekitar 343.600 warga atau 30,63 persen di antaranya tercatat tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP.

Menurut Yohanes, tingginya persentase warga yang belum lulus SMP tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya minat sekolah, melainkan karena banyak warga belum memperbarui data kependudukan.

“Banyak masyarakat sudah kuliah atau bekerja, tapi di kartu keluarga masih tercatat pendidikan terakhir SD,” ujarnya.

Yohanes menekankan bahwa pembaruan data kependudukan sangat penting, baik bagi warga maupun pemerintah daerah. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program pendidikan agar tepat sasaran.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk memperbarui data pendidikan di kartu keluarga. Data yang valid tidak hanya mempermudah layanan publik, tapi juga menentukan arah kebijakan pemerintah,” pungkasnya.