Komitmen Jaga Integritas Pelayanan
Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmen menjaga integritas aparatur dan mutu pelayanan publik. Langkah itu diwujudkan melalui Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/3/427.72/2026 tentang larangan siaran langsung bagi ASN saat jam kerja.
Kebijakan ini bukan sekadar aturan teknis. Pemerintah daerah ingin menata etika digital ASN agar selaras dengan disiplin dan profesionalisme. Perilaku aparatur di ruang digital mencerminkan wajah institusi di mata masyarakat.
Live Streaming Bukan Prioritas Saat Dinas
Perkembangan media sosial mendorong kebiasaan baru dalam komunikasi publik. Live streaming kini mudah dan cepat dilakukan. Namun ASN tetap memegang tanggung jawab jabatan.
Saat jam dinas berlangsung, ASN harus memprioritaskan pelayanan. Aktivitas personal di media sosial tidak boleh mengganggu tugas utama. Karena itu, Pemkab Lumajang melarang live di seluruh platform saat jam kerja, kecuali untuk kepentingan dinas melalui akun resmi instansi.
Menjaga Batas Kepentingan Pribadi dan Institusi
Aturan ini memperjelas batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan institusi. Konten digital ASN dapat membentuk opini publik dengan cepat. Kesalahan kecil bisa menimbulkan persepsi besar.
Potongan video mudah disalahartikan. Simbol kedinasan juga bisa melekat pada hal yang tidak tepat. Pemerintah daerah ingin melindungi wibawa institusi sekaligus melindungi ASN dari risiko pelanggaran etika.
Etika Digital Tetap Berlaku di Luar Jam Kerja
Pemkab Lumajang tetap memperbolehkan live di luar jam dinas. Namun ASN harus menjaga kode etik, norma agama, dan norma sosial. Media sosial bukan ruang tanpa nilai.
ASN juga tidak boleh memakai seragam atau atribut kedinasan saat live pribadi. Seragam melekat pada kehormatan negara. Penggunaan simbol resmi harus berkaitan dengan tugas dinas.
Sanksi dan Pengawasan Berjenjang
Pemerintah daerah menetapkan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan. Sanksi mengikuti peraturan yang berlaku. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tetapi membangun budaya disiplin.
Pemkab Lumajang juga memperkuat peran Kepala OPD dalam pembinaan dan pengawasan. Sistem ini berjalan secara berjenjang dan konsisten. Pendekatan edukatif menjadi prioritas utama.
Profesionalisme ASN di Era Digital
Profesionalisme ASN tidak hanya diukur dari kehadiran fisik di kantor. Cara aparatur menjaga kehormatan jabatan di ruang digital juga menjadi ukuran penting. Media sosial harus memperkuat komunikasi pemerintahan.
Dengan disiplin yang tertib dan etika yang terjaga, kualitas pelayanan publik diharapkan meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pun dapat semakin kuat.
Tinggalkan Balasan