Jember, – Program Optimasi Lahan (Oplah) yang dilaksanakan di Kecamatan Bangsalsari menuai sorotan dari petani. Mereka menilai realisasi program tersebut belum menjawab kebutuhan utama di lapangan, terutama terkait ketersediaan air untuk lahan pertanian saat musim kemarau.
Petani asal Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Haryanto, mengatakan sawah di wilayahnya merupakan lahan tadah hujan yang sangat bergantung pada pasokan air. Ketika musim kemarau tiba, petani kerap kesulitan mendapatkan suplai air untuk mengairi sawah.
Menurut Haryanto, program Oplah yang masuk pada Agustus 2025 berupa pembangunan penampungan air dari sungai dinilai kurang tepat sasaran. Ia menilai, petani di Desa Banjarsari justru lebih membutuhkan pembangunan sumur bor agar ketersediaan air bisa terjamin sepanjang tahun.
“Yang dibutuhkan itu air saat kemarau. Kalau hanya penampungan, tetap tidak cukup,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Penampungan air yang dibangun melalui program Oplah tersebut diklaim mampu mengairi sekitar 19 hektare sawah. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan keterbatasan air saat musim kemarau berdampak pada perubahan pola tanam petani.
“Dari komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, sebagian petani terpaksa beralih ke tanaman kebun seperti kopi. Ini tidak sesuai harapan petani,” kata Haryanto.
Karena mempertanyakan perencanaan program tersebut, Haryanto bersama petani lainnya menyurati Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember untuk meminta salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Oplah Desa Banjarsari.
Surat itu dikirim pada 26 Desember 2025, namun hingga dua pekan berlalu belum mendapatkan tanggapan.
Petani kemudian meminta DPRD Jember untuk memediasi pertemuan dengan dinas terkait agar ada kejelasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program Oplah.
“Kami ingin tahu sebenarnya program itu direncanakan seperti apa,” tandasnya.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi B DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi Oplah di Kecamatan Bangsalsari, termasuk Desa Banjarsari, Tisnogambar, dan Tugusari.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyebut hasil tinjauan menunjukkan daya tampung penampungan air di Desa Banjarsari masih diragukan untuk mengairi 19 hektare sawah.
“Hari ini musim hujan dengan debit air tinggi, tetapi penampungannya masih belum mampu memenuhi kebutuhan pengairan,” ujarnya.
Selain itu, di Desa Tisnogambar, Komisi B menemukan pembangunan fisik Oplah telah selesai, namun sarana penyedot dan pengaliran air belum tersedia sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Candra menegaskan, DPRD Jember akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan petani dan DTPHP Jember guna membahas transparansi anggaran serta efektivitas program Oplah.
“Masyarakat meminta keterbukaan informasi tentang rancangan anggaran biaya dan efektivitasnya terhadap optimalisasi lahan pertanian,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan