4 Raperda Lumajang Fokus Kebutuhan Warga: Air Irigasi, Air Bersih hingga Penguatan Ekonomi

Pemkab Lumajang Fokus pada Kebutuhan Dasar Warga

Pemerintah Kabupaten Lumajang mengarahkan kebijakan pembangunan pada kebutuhan paling mendasar masyarakat. Fokus tersebut meliputi ketersediaan air untuk petani, layanan air bersih, serta penguatan ekonomi yang langsung menyentuh warga kecil.

Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (13/4/2026), menjadi langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut.

Raperda Jadi Instrumen Solusi, Bukan Sekadar Aturan

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa pemerintah menyusun Raperda sebagai solusi nyata bagi persoalan masyarakat sehari-hari.

“Raperda ini bukan hanya aturan, tetapi solusi untuk kebutuhan masyarakat yang kita hadapi sehari-hari,” ujarnya.

Ia memastikan setiap kebijakan yang disusun tetap berpijak pada kondisi riil di lapangan.

Irigasi Jadi Kunci Ketahanan Pertanian

Salah satu Raperda yang menjadi prioritas adalah regulasi tentang irigasi. Pemerintah menilai ketersediaan air sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian di Lumajang.

Jika irigasi tidak optimal, petani akan merasakan dampaknya secara langsung. Karena itu, pemerintah berupaya mengelola air secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Melalui kebijakan ini, petani diharapkan memperoleh kepastian dalam bercocok tanam sekaligus meningkatkan produktivitas.

Perbaikan Layanan Air Bersih untuk Masyarakat

Selain irigasi, pemerintah juga memperbaiki regulasi Perumda Air Minum Tirta Mahameru. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan distribusi air bersih.

Bagi masyarakat, air bersih merupakan kebutuhan utama yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup. Karena itu, pemerintah ingin memastikan layanan dapat diakses secara lebih adil dan merata.

Optimalisasi Aset untuk Dorong Ekonomi Daerah

Pemkab Lumajang juga mendorong penguatan ekonomi melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Pemerintah tidak hanya mencatat aset, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatannya.

Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Penyederhanaan Regulasi agar Lebih Efektif

Pemerintah juga mencabut dua Perda lama di bidang lingkungan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan. Langkah ini bertujuan menyederhanakan regulasi agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Dengan aturan yang lebih sederhana, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memudahkan implementasi di lapangan.

Pastikan Kebijakan Tepat Sasaran

Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Yang kita inginkan adalah kebijakan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga mendorong pembahasan mendalam bersama DPRD agar setiap regulasi tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga tepat sasaran.

Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata

Pemkab Lumajang ingin memastikan kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas. Pemerintah menjadikan regulasi sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan implementasi di lapangan.

Di Lumajang, pembangunan tidak hanya diukur dari program dan angka, tetapi dari dampaknya bagi masyarakat—mulai dari air yang mengalir ke sawah, air bersih di rumah, hingga peluang ekonomi yang terus tumbuh.