Ali Ghufron Sebut Peserta PBI Bisa Aktif Lagi, PDIP Lumajang Dorong Sosialisasi Maksimal - Lensa Warta

Menu ✖

Mode Gelap
Ratusan Pemain Mobile Legends dan Free Fire Bersaing dalam Kejurkab E-Sport Lumajang Festival UMKM Meriahkan Gema Sholawat di Stadion Semeru Lumajang, Produk Lokal Jadi Sorotan Ribuan Jemaah Hadiri Gema Sholawat dan Tausiyah Kebangsaan di Stadion Semeru Lumajang Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara

Daerah · 15 Mei 2026 21:42 WIB ·

Ali Ghufron Sebut Peserta PBI Bisa Aktif Lagi, PDIP Lumajang Dorong Sosialisasi Maksimal


 Ali Ghufron Sebut Peserta PBI Bisa Aktif Lagi, PDIP Lumajang Dorong Sosialisasi Maksimal Perbesar

Lumajang, – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Ali Ghufron Mukti menyatakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk kembali aktif melalui mekanisme pelaporan ke dinas sosial setempat.

Penonaktifan tersebut terjadi setelah pemerintah menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penetapan peserta PBI mulai Mei 2025.

Kebijakan itu mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.

“Namun, mereka yang dinonaktifkan itu bisa kembali aktif jika menghubungi atau melapor ke dinas sosial setempat,” ujar Ali Ghufron saat ditemui usai acara penandatanganan kerja sama bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lumajang, Supratman, meminta pemerintah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar warga memahami alasan penonaktifan dan prosedur pengaktifan kembali kepesertaan BPJS PBI.

Menurut dia, di Kabupaten Lumajang terdapat sekitar 55 ribu peserta PBI JKN yang saat ini berstatus nonaktif. Kondisi itu, kata dia, sebagian besar dipengaruhi perubahan data desil dalam DTSEN.

“Faktor utamanya karena masuk desil 6 sampai 10. Tetapi ada juga yang sebenarnya masuk desil 1 sampai 5 ikut nonaktif. Data desil ini yang menentukan adalah BPS,” kata Supratman, Jumat (15/5/2026).

Kata dia, banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme perubahan data sosial tersebut. “Karena itu, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu melakukan pendampingan secara lebih intensif agar warga yang berhak tetap memperoleh akses layanan kesehatan,” jelasnya.

Artikel ini telah dibaca 34 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disdukcapil Lumajang Hadirkan Hotline Adminduk, Urus Dokumen Kini Lebih Mudah dari Rumah

18 November 2026 - 21:58 WIB

Truk Tronton Mundur di Tanjakan Klakah, Tiga Kendaraan di Belakangnya Tertabrak

18 November 2026 - 20:55 WIB

Di Balik Penghargaan Forikan Lumajang, Ada Peluang Ekonomi bagi Pelaku UKM Olahan Ikan

18 November 2026 - 20:28 WIB

Tekan Inflasi dari Dapur Rumah Tangga, Bupati Lumajang Masifkan Gerakan Tanam Cabai dan Tomat

18 November 2026 - 16:00 WIB

KAI Tambah Tiga Perjalanan Kereta di Stasiun Klakah, Penumpang Punya Lebih Banyak Pilihan

18 November 2026 - 09:30 WIB

Dari Pot Sederhana Menjadi Kampung Bougenville, Ketekunan Warga Lumajang Mengubah Gang Jadi Ruang Keindahan

17 November 2026 - 15:11 WIB

Trending di Daerah