Lumajang, – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, melanjutkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap Jumat hingga September 2026.
Kebijakan ini disebut mampu menghemat anggaran operasional pemerintah daerah hingga Rp464 juta per bulan.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan kebijakan WFH dilanjutkan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang pelaksanaannya hingga September 2026.
“Kami akan melanjutkan kebijakan WFH setiap Jumat, selain karena arahan Kemendagri, kebijakan ini juga membuat penghematan anggaran yang signifikan,” katanya, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, penghematan anggaran tersebut berasal dari sejumlah biaya operasional pemerintah daerah. Di antaranya pengeluaran listrik, air, perjalanan dinas, hingga pembayaran lembur pegawai.
Ia mengatakan selama kebijakan WFH diterapkan tidak terdapat penurunan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Namun, Indah meminta seluruh ASN tetap meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan WFH setiap Jumat tidak diberlakukan kepada seluruh OPD. Pemerintah Kabupaten Lumajang hanya menerapkannya bagi organisasi perangkat daerah yang tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
Sementara OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap bekerja seperti biasa. Di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), satuan pendidikan, serta fasilitas layanan kesehatan.
“Untuk yang sifatnya pelayanan seperti capil, sekolah, puskesmas, tidak ada WFH. Kalau itu urusannya administrasi kantor bisa WFH,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan