DPRD Lumajang Dorong Penegakan Perpres Terkait Konflik Tanah HGU - Lensa Warta

Menu ✖

Mode Gelap
Ratusan Pemain Mobile Legends dan Free Fire Bersaing dalam Kejurkab E-Sport Lumajang Festival UMKM Meriahkan Gema Sholawat di Stadion Semeru Lumajang, Produk Lokal Jadi Sorotan Ribuan Jemaah Hadiri Gema Sholawat dan Tausiyah Kebangsaan di Stadion Semeru Lumajang Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara

Daerah · 26 Jul 2025 17:42 WIB ·

DPRD Lumajang Dorong Penegakan Perpres Terkait Konflik Tanah HGU


 DPRD Lumajang Dorong Penegakan Perpres Terkait Konflik Tanah HGU Perbesar

Lumajang, – Sejumlah pimpinan DPRD Lumajang mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur untuk melakukan audiensi terkait polemik tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Kali Jeruk Baru (KJB) yang berada di Kecamatan Randuagung.

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Lumajang Oktafiani, bersama Wakil Ketua II Solikin dan Wakil Ketua III H. Sudi, mendorong agar penyelesaian polemik tanah HGU ini berlandaskan pada regulasi yang berlaku.

Salah satunya adalah dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, yang menggantikan Perpres Nomor 48 Tahun 2018.

Baca juga: PT Kalijeruk dan Dinamika Perizinan Perkebunan: Tantangan Regulasi dan Harapan Masyarakat Lumajang

“Dalam audiensi itu diperoleh beberapa pandangan penyelesaian. Di antaranya adalah penerapan Perpres terbaru terkait dampak sosial dan uang kerohiman bagi masyarakat terdampak,” kata Oktafiani.

DPRD Lumajang sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Lumajang untuk menghentikan sementara aktivitas PT KJB, seperti penebangan tanaman keras dan penanaman tebu, hingga persoalan status lahan dan konflik dengan masyarakat diselesaikan.

Alih Fungsi Lahan PT Kalijeruk Baru, Antara Kepentingan Perusahaan dan Hak Masyarakat

BPN Jatim sendiri merespons serius dengan menyatakan akan memaksimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Lumajang.

Tak hanya itu, BPN juga akan melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas perusahaan, serta memetakan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan masyarakat.

“Kami berharap konsultasi ini dapat mempercepat penyelesaian masalah HGU PT KJB dan membawa keadilan bagi warga yang terdampak,” tambah Oktafiyani.

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disdukcapil Lumajang Hadirkan Hotline Adminduk, Urus Dokumen Kini Lebih Mudah dari Rumah

18 November 2026 - 21:58 WIB

Truk Tronton Mundur di Tanjakan Klakah, Tiga Kendaraan di Belakangnya Tertabrak

18 November 2026 - 20:55 WIB

Di Balik Penghargaan Forikan Lumajang, Ada Peluang Ekonomi bagi Pelaku UKM Olahan Ikan

18 November 2026 - 20:28 WIB

Tekan Inflasi dari Dapur Rumah Tangga, Bupati Lumajang Masifkan Gerakan Tanam Cabai dan Tomat

18 November 2026 - 16:00 WIB

KAI Tambah Tiga Perjalanan Kereta di Stasiun Klakah, Penumpang Punya Lebih Banyak Pilihan

18 November 2026 - 09:30 WIB

Dari Pot Sederhana Menjadi Kampung Bougenville, Ketekunan Warga Lumajang Mengubah Gang Jadi Ruang Keindahan

17 November 2026 - 15:11 WIB

Trending di Daerah