Jember, – Ketegangan antara bupati dan wakil bupati kembali mencuat di beberapa daerah pasca pilkada. Terbaru, konflik di Kabupaten Jember dan Sidoarjo menjadi sorotan setelah dua wakil bupati menyuarakan ketidakselarasan dalam pemerintahan.
Kondisi ini menuai keprihatinan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menilai konflik seperti ini merugikan masyarakat secara langsung.
Wakil Bupati Jember Djoko Susanto bahkan melaporkan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara di Sidoarjo, Wakil Bupati Mimik Idayana menyebut dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penunjukan kepala dinas dan struktur birokrasi daerah.
Baca juga: Konflik Terbuka Bupati vs Wakil Bupati di Jember dan Sidoarjo, Pemerintahan Terancam Mandek
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohammad Toha, menegaskan bahwa konflik antara kepala daerah dan wakilnya menjadi penghambat jalannya roda pemerintahan, yang pada akhirnya merugikan rakyat sebagai penerima layanan publik.
“Ketegangan ini adalah warisan pasca pilkada yang belum selesai. Saat kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi, yang paling dirugikan adalah masyarakat,” ujar Toha, Rabu (1/10/2025).
Baca juga: Tangan Terjepit Reruntuhan, Santri di Sidoarjo Diamputasi di Lokasi Musala Ambruk
Toha menilai konflik semacam ini seringkali berujung pada tarik-menarik kepentingan politik di internal pemerintahan daerah, yang membuat birokrasi terpecah dan pelayanan publik terganggu.
“Banyak pejabat di bawahnya jadi bingung. Ada yang berpihak ke bupati, ada yang ke wakil. Ini menciptakan iklim kerja yang tidak sehat di birokrasi,” jelasnya.
Toha pun mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah, mengingat kementerian tersebut memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, hingga pemberian sanksi administratif kepada kepala daerah atau wakilnya yang dianggap melanggar norma penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau dibiarkan, ketegangan ini bisa berkembang jadi perpecahan politik di daerah. Ini berbahaya,” tambahnya.
Toha juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara kepala daerah dan wakilnya. Ia mengingatkan bahwa meskipun terpilih dalam satu paket, perbedaan pandangan tidak boleh mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemimpin daerah harus dewasa. Duduk bersama, cari solusi, bukan saling menjatuhkan. Kepentingan rakyat harus di atas segalanya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan