Surabaya, – Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa pemanfaatan pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya tidak hanya mempercepat pengerjaan proyek, tetapi juga dapat memberikan efisiensi anggaran hingga Rp59,9 miliar dibandingkan menggunakan APBD murni.
Menurut Eri, program infrastruktur strategis seperti Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, flyover Dolog, serta diversi Gunungsari dan penerangan jalan umum, bisa diselesaikan lebih cepat dengan pembiayaan alternatif.
Skema ini memungkinkan pemerintah daerah memulai proyek tahun ini, menghindari risiko kenaikan biaya konstruksi, tenaga kerja, dan operasional akibat inflasi yang terus meningkat.
Baca juga:Konflik Terbuka Bupati vs Wakil Bupati di Jember dan Sidoarjo, Pemerintahan Terancam Mandek
“Menunda pembangunan akan membuat biaya proyek jauh lebih besar di tahun-tahun mendatang. Dengan memulai tahun ini, pemerintah daerah bisa menghemat anggaran alias lebih efisien dalam jangka panjang,” ujar Eri, Rabu (1/9/2025).
Eri menjelaskan, kajian yang dilakukan menunjukkan jika proyek-proyek tersebut dibiayai dengan skema pinjaman daerah yang harus selesai paling lambat 2027, biaya total termasuk bunga masih lebih hemat dibandingkan pembiayaan menggunakan APBD hingga 2029. Selisih efisiensi anggaran yang diperoleh mencapai Rp59,9 miliar.
Baca juga: Tangis Pecah di Sidoarjo, Tiga Santri Ponpes Al-Khoziny Tewas dalam Tragedi Musala Roboh
Meski begitu, Eri mengingatkan bahwa perencanaan dan pengawasan yang ketat mutlak diperlukan agar kualitas hasil pembangunan tetap optimal dan berdampak besar bagi masyarakat.
“Tentu saja perencanaannya harus matang, diawasi ketat, sehingga hasilnya berkualitas dan berdampak optimal bagi publik,” katanya.
Selain efisiensi, pembiayaan alternatif juga dinilai Eri bisa memanfaatkan momentum kebijakan fiskal pemerintah pusat yang mendukung program pembangunan daerah, termasuk konsep cost sharing pada proyek strategis seperti flyover Dolog yang berkontribusi pada pengurangan perlintasan sebidang (SRRL) di Surabaya.
“Pemkot Surabaya bisa memanfaatkan momentum kebijakan pusat yang mendukung pembiayaan infrastruktur. Ini menjadi kesempatan untuk percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan