Surabaya, – Pemerintah Kota Surabaya menerapkan skema pembiayaan jangka panjang atau sistem “cicilan proyek” sebagai langkah strategis menghadapi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp730 miliar pada tahun 2026.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebutkan skema ini memungkinkan proyek infrastruktur besar dapat langsung dikerjakan lebih awal di tahun 2026, kemudian pembayarannya dicicil dalam beberapa tahun berikutnya.
Strategi ini dinilai lebih efisien dibandingkan pola konvensional yang membagi proyek menjadi tahap-tahap kecil hingga tahun 2029.
“Ketika ada pekerjaan sampai 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026, lalu cicil pembayarannya. Hasilnya, lebih hemat Rp50 miliar,” ujar Eri pada Rabu (8/10/2025).
Baca juga: Bupati Lumajang Dorong Gerakan Sosial Bersama untuk Tangani Rumah Tidak Layak Huni
Menurut Eri, jika pembangunan dilakukan sejak awal secara menyeluruh, maka nilai investasi tidak hanya lebih rendah, tetapi dampaknya juga lebih cepat dirasakan masyarakat. Misalnya, percepatan pembangunan jalan di wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang signifikan.
“Ketika pembangunan dilakukan lebih awal, NJOP otomatis naik. Diperkirakan pada tahun 2028 akan terjadi lonjakan NJOP sekitar Rp500 miliar,” jelasnya.
Baca juga: Dana TKD Surabaya Dipangkas Rp730 Miliar, Eri Siapkan Strategi Inovatif
Selain efisiensi anggaran, skema pembiayaan jangka panjang ini juga memungkinkan Pemkot menjaga ritme pembangunan di tengah tekanan fiskal, tanpa harus menunda proyek-proyek prioritas.
Eri menegaskan strategi ini adalah bagian dari inovasi kebijakan keuangan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan dan percepatan manfaat.
Tak hanya mengandalkan efisiensi dari skema pembiayaan, Pemkot Surabaya juga akan mengoptimalkan aset daerah, termasuk menyewakan aset yang tidak digunakan untuk pelayanan publik langsung. Langkah ini diambil untuk menambah sumber pemasukan baru tanpa membebani masyarakat.
“Kami akan pilah aset. Ada yang dipakai untuk padat karya, ada juga yang disewakan. Karena defisit Rp730 miliar ini harus ditutupi tanpa mengganggu pelayanan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan