Jember, – Suasana sarasehan politik yang digelar di Pendopo Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (6/11/2025), mendadak tegang.
Pasalnya, tidak satu pun kepala desa dari tujuh desa di wilayah tersebut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jember bersama Pemerintah Kecamatan Mumbulsari.
Ketidakhadiran para kepala desa itu memicu reaksi keras dari anggota DPRD Jember Fraksi Gerindra, Siswono, yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara bertema Pendidikan Politik tentang Adaptasi dan Inovasi Menyongsong Jember Baru Jember Maju.
“Mana para kades? Tolong angkat tangan, siapa yang hadir?” tanya Siswono saat membuka paparannya.
Baca juga:Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jember Jadi Tersangka Kasus Korupsi Sosraperda
Namun pertanyaannya dijawab dengan hening. Tidak ada satu pun kepala desa yang mengacungkan tangan.
Melihat situasi itu, Siswono tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai absennya para kepala desa dalam kegiatan yang bersifat pembinaan politik dan pembangunan itu menunjukkan kurangnya komitmen dalam mendukung program Bupati Jember, Fawait.
Baca juga: BPJS Kesehatan Jember Perketat Pengawasan Klaim, Tiga RS Kembalikan Dana Hasil Fraud
“Pak Camat tolong, kalau para kades minta tanda tangan jangan dipermudah. Ketidakhadiran mereka ini bukti bahwa tidak ada niat sungguh-sungguh untuk mendukung program Bupati,” tegasnya.
Menurut Siswono, kegiatan seperti sarasehan politik bukan sekadar acara formalitas, tetapi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas politik dan kesadaran pembangunan di tingkat desa.
“Bupati sudah berulang kali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa dalam mewujudkan Jember yang lebih maju. Kalau pemimpinnya di tingkat desa saja tidak hadir, bagaimana bisa rakyat di bawahnya ikut bergerak?” ujarnya.
Legislator Gerindra itu menekankan keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi lintas level pemerintahan, termasuk peran kepala desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Pemerintah kabupaten tidak bisa berjalan sendiri. Kepala desa itu mitra strategis dalam menggerakkan masyarakat, apalagi untuk program-program yang menyentuh langsung ekonomi rakyat,” ujar Siswono.
Ia juga mengingatkan bahwa para kepala desa harus memiliki mental adaptif terhadap perubahan dan tidak bersikap pasif terhadap kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan. “Kita ini sedang beradaptasi dengan era baru pemerintahan yang menuntut inovasi dan keterbukaan. Kalau pemimpinnya saja masih acuh, kapan desanya bisa maju?” tambahnya.
Baca juga:Audit BPJS Kesehatan Bongkar Kejanggalan Klaim Medis di Tiga RS Jember
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP3D (Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah) Jember, Gogot Cahyo Baskoro, yang menjadi pembicara di sesi kedua, turut menyoroti pentingnya partisipasi politik dan pembangunan di tingkat desa.
Menurut Gogot, partisipasi politik tidak hanya berarti ikut dalam pemilu, tetapi juga aktif dalam proses kebijakan publik, termasuk kegiatan seperti sarasehan. “Kegiatan seperti ini justru bentuk nyata partisipasi dalam proses kebijakan. Karena itu, sangat disayangkan bila para kepala desa tidak hadir,” katanya.
Cermin Tanggung Jawab Moral Pejabat Desa
Kecamatan Mumbulsari terdiri dari tujuh desa, yakni Mumbulsari, Karang Kedawung, Kawangrejo, Tamansari, Lampeji, Suco, dan Lengkong. Namun, dalam kegiatan tersebut, tidak satu pun kepala desa hadir.
Tinggalkan Balasan