Jember, – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember mengkritik pernyataan publik Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Achmad Imam Fauzi, yang membahas persoalan banjir. PKB menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, menyayangkan sikap Kepala Bapenda yang dinilai melakukan komunikasi publik di luar kewenangannya.
Menurutnya, penanganan dan penjelasan terkait banjir merupakan wilayah kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).
“Kepala Bapenda memberikan pernyataan yang menurut kami overlap. Seharusnya yang menyampaikan terkait bencana banjir itu Dinas PU Bina Marga dan SDA,” ujar Nurhuda, Sabtu (20/12/2025).
Ia menilai sikap tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Bahkan, lanjut Nurhuda, Kepala Bapenda tidak memiliki peta maupun kewenangan teknis terkait penanganan banjir.
“Yang punya peta dan penanganan banjir itu wilayah kerja siapa? Jelas bukan Bapenda,” tegasnya.
Nurhuda menambahkan, tugas utama Bapenda seharusnya fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember. Ia menyebut saat ini banyak sektor PAD mengalami penurunan drastis dan tidak mencapai target, seperti sektor BUMD, parkir, dan reklame.
“Kalau bicara kerja keras, seharusnya fokus bagaimana PAD Jember naik. Faktanya, hari ini PAD justru turun signifikan,” jelas politisi PKB tersebut.
Atas kondisi itu, Fraksi PKB meminta Bupati Jember untuk memberikan teguran kepada Kepala Bapenda agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar-OPD.
“Kami minta bupati melakukan teguran, supaya OPD di bawahnya bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” pungkas Nurhuda.
Tinggalkan Balasan