Perumahan Langgar Tata Ruang, DPRD Jember Curigai Ada Permainan Oknum BPN - Lensa Warta

Menu ✖

Mode Gelap
Ratusan Pemain Mobile Legends dan Free Fire Bersaing dalam Kejurkab E-Sport Lumajang Festival UMKM Meriahkan Gema Sholawat di Stadion Semeru Lumajang, Produk Lokal Jadi Sorotan Ribuan Jemaah Hadiri Gema Sholawat dan Tausiyah Kebangsaan di Stadion Semeru Lumajang Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara

Daerah · 25 Des 2025 11:48 WIB ·

Perumahan Langgar Tata Ruang, DPRD Jember Curigai Ada Permainan Oknum BPN


 Perumahan Langgar Tata Ruang, DPRD Jember Curigai Ada Permainan Oknum BPN Perbesar

Jember, – Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengungkapkan keprihatinannya setelah menemukan sejumlah perumahan yang dibangun melanggar aturan tata ruang, bahkan ada yang berdiri tepat di atas sungai. Penemuan ini terungkap saat kunjungan lapangan di Perumahan Vila Indah Tegal Besar, Kecamatan Sumberbaru, Jember.

“Kami benar-benar turun hari ini dan menyaksikan sungguh miris. Ini ada salah satu perumahan yang bahkan berdiri di atas sungai. Ini sangat memprihatinkan sekali,” ujar Ardi, Rabu (25/12/2025).

Dalam kunjungannya, Ardi menemukan adanya sertifikat tanah yang diterbitkan untuk area sepadan sungai, baik di bagian atas maupun bawah sungai. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya permainan oknum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya temukan di atas ada sepadan sungai yang sudah bersertifikat. Bahkan di bawah ini juga ada sepadan sungai yang bersertifikat. Apakah ada permainan oknum dari BPN atau seperti apa?” katanya.

Menurut Ardi, sepadan sungai seharusnya minimal berjarak 10 hingga 20 meter dari bibir sungai. Namun, di lokasi tersebut, perumahan justru dibangun sangat dekat dengan sungai. Beberapa pengembang bahkan mengakali aturan dengan dalih membangun fasilitas umum (fasum) di atas area sepadan sungai.

“Yang dirugikan pasti adalah konsumen perumahan. Boleh mengambil keuntungan, tapi jangan mengesampingkan keselamatan,” tegas Ardi.

Komisi C DPRD Jember berencana mengambil langkah konkret. Pertama, merevitalisasi hak-hak konsumen agar dapat menempuh jalur hukum terhadap pengembang. Kedua, mengkaji ulang seluruh perizinan perumahan yang bermasalah bersama pemerintah daerah.

“Jika memang ada perumahan yang nakal seperti ini, izinnya harus dicabut. Untuk sertifikat di area sepadan sungai, BPN harus mencabutnya,” tambah Ardi.

Setelah libur Natal, Komisi C DPRD Jember juga akan memanggil pengembang untuk meminta bukti perizinan dan dokumen terkait. Ardi menegaskan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terkait penerbitan rekomendasi untuk area sungai harus lebih ketat agar kasus serupa tidak terulang.

“Ini temuan yang memprihatinkan. Kami kasihan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 131 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Sumberlangsep Kembali Terisolasi akibat Banjir Lahar Lahar Hujan Gunung Semeru

2 November 2026 - 12:30 WIB

Bunda Indah Dorong Pariwisata Lumajang Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Peluang Usaha Warga

31 Oktober 2026 - 17:29 WIB

Lumajang Raih Wilwatikta Awards 2026, Bunda Indah Jadikan Penghargaan Motivasi Perkuat Ekonomi

31 Oktober 2026 - 17:28 WIB

Pronojiwo Kembangkan Agrowisata 3 Hektare, Wisatawan Tumpak Sewu Bakal Punya Pilihan Baru

31 Oktober 2026 - 17:25 WIB

Cegah Stunting di Lumajang, Dinkes P2KB Perkuat Peran Posyandu dan Kolaborasi Desa

31 Oktober 2026 - 17:23 WIB

Bunda Indah Salurkan BLT DBHCHT 2026, Sebanyak 4.293 Warga Lumajang Terima Alokasi Rp600 Ribu

31 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Trending di Daerah