Lumajang, – Dengan membawa bukti foto dan video, Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta Pertamina segera menutup pangkalan LPG yang terbukti melanggar aturan distribusi. Langkah ini disebut sebagai upaya memutus sumber kelangkaan.
Indah menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan distribusi LPG 3 kilogram yang belakangan memicu kelangkaan di tengah masyarakat. Bukti-bukti yang telah dikantongi, kata dia, menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai ketentuan di tingkat pangkalan.
“Bukti sudah kami pegang. Ini tidak bisa dibiarkan, harus segera ditindak,” kata Indah, Kamis (9/4/2026).
Ia meminta Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga yang membawahi distribusi LPG di wilayah tersebut untuk bertindak cepat dan tegas. Menurut dia, penutupan pangkalan yang terbukti melanggar menjadi langkah penting untuk menghentikan praktik yang merugikan masyarakat.
“Kalau terbukti, langsung ditutup. Tidak ada kompromi,” ujarnya.
Selain diserahkan kepada pihak Pertamina, bukti dugaan pelanggaran tersebut juga telah dilaporkan kepada aparat kepolisian. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap ada langkah hukum yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku.
Indah mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pasokan LPG sebenarnya tidak mengalami pengurangan. Namun, distribusi diduga tidak berjalan normal akibat ulah oknum yang menahan barang untuk kepentingan tertentu.
“Kami sudah cek, jumlahnya tidak berkurang. Artinya masalahnya ada di distribusi,” katanya.
Ia menilai, praktik penimbunan dan permainan harga menjadi faktor utama yang menyebabkan LPG sulit didapatkan masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, harga gas melon dilaporkan melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi.
Tinggalkan Balasan