DPRD Jember Ingatkan PAD Kesehatan Jangan Dibangun dari Penderitaan Pasien - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
ASN Lumajang Tak Boleh Live Saat Jam Kerja: Aturan Baru Demi Wibawa Pelayanan Publik Pemdes Tempursari Pasang WiFi Gratis di Dusun Ketindan, Percepat Digitalisasi Desa Pemkab Lumajang Ajak Warga Sambut 2026 dengan Doa dan Kepedulian Sosial Istighotsah Akhir Tahun 2025, Bupati Lumajang Ajak Perbanyak Doa, Empati, dan Refleksi Diri Malam Natal di Lumajang, Bupati Titip Doa dan Tegaskan Komitmen Kerukunan

Daerah · 25 Jan 2026 10:49 WIB ·

DPRD Jember Ingatkan PAD Kesehatan Jangan Dibangun dari Penderitaan Pasien


 DPRD Jember Ingatkan PAD Kesehatan Jangan Dibangun dari Penderitaan Pasien Perbesar

Jember, – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jember agar upaya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kesehatan tidak berujung pada praktik yang menyulitkan masyarakat, khususnya pasien rumah sakit.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, kontribusi PAD dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencapai Rp 513,7 miliar dari total target PAD sebesar Rp 1,072 triliun. Mayoritas pendapatan tersebut bersumber dari tiga rumah sakit daerah milik pemerintah.

Widarto menyebut, tingginya kontribusi BLUD tak lepas dari penerapan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yang memungkinkan seluruh warga Jember mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.

“Ketika UHC Prioritas dijalankan, masyarakat tidak takut lagi berobat. Rumah sakit kemudian mendapatkan pendapatan dari klaim BPJS Kesehatan,” ujar Widarto.

Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan finansial tersebut tidak bergeser menjadi orientasi bisnis semata. Menurutnya, rumah sakit pemerintah harus tetap menempatkan kepentingan pasien sebagai prioritas utama, bukan menjadikan layanan kesehatan sebagai alat mengejar PAD.

“UHC memang memudahkan masyarakat. Tapi jangan sampai karena mengejar pendapatan rumah sakit milik pemerintah, justru pasien dibuat tidak nyaman atau dipersulit,” tegasnya.

Widarto juga menyoroti praktik rujukan layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus diberikan kebebasan memilih fasilitas kesehatan, tanpa adanya tekanan untuk selalu dirujuk ke rumah sakit daerah.

“Saya yakin pelayanan rumah sakit daerah kita sudah bagus. Maka tidak perlu ada paksaan rujukan ke rumah sakit pemerintah hanya demi pendapatan,” katanya.

Menurut Widarto, dominasi sektor kesehatan dalam struktur PAD Jember harus dibarengi dengan pengawasan ketat, agar tidak memunculkan konflik kepentingan antara fungsi pelayanan publik dan target pendapatan daerah.

“Rumah sakit itu bukan mesin PAD. Ia adalah garda terdepan pelayanan kemanusiaan. Jangan sampai PAD dibangun dari penderitaan pasien,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bayi Laki-laki Diperkirakan Berusia Dua Hari Ditemukan di Warung Gorengan Senduro

4 Februari 2026 - 10:30 WIB

Puluhan Rumah Rusak dan Dapur Ambruk, Banjir Bandang Terjang Jember

3 Februari 2026 - 15:39 WIB

Banjir Bandang Hantam Dua Kecamatan di Jember, Satu Warga Terseret

3 Februari 2026 - 15:28 WIB

Ruang Terbuka Menyusut, Genangan Meningkat, Wajah Pembangunan Kota Jember

3 Februari 2026 - 15:18 WIB

Satu Rumah, Mobil, dan Motor Ludes Terbakar Akibat Kebakaran di Lumajang

2 Februari 2026 - 14:44 WIB

220 Titik Genangan di Surabaya Berkurang Jadi 138, Pemkot Perkuat Sistem Drainase

2 Februari 2026 - 10:01 WIB

Trending di Daerah