Kejari Usut Fraud BPJS di Jember, Modus Klaim Obat dan Layanan Fiktif - Lensa Warta

Menu ✖

Mode Gelap
Ratusan Pemain Mobile Legends dan Free Fire Bersaing dalam Kejurkab E-Sport Lumajang Festival UMKM Meriahkan Gema Sholawat di Stadion Semeru Lumajang, Produk Lokal Jadi Sorotan Ribuan Jemaah Hadiri Gema Sholawat dan Tausiyah Kebangsaan di Stadion Semeru Lumajang Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara

Kriminal · 8 Mei 2026 11:52 WIB ·

Kejari Usut Fraud BPJS di Jember, Modus Klaim Obat dan Layanan Fiktif


 Kejari Usut Fraud BPJS di Jember, Modus Klaim Obat dan Layanan Fiktif Perbesar

Jember, – Kejaksaan Negeri Jember mengusut dugaan korupsi klaim dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melibatkan sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember.

Penyidik mendalami praktik fraud berupa klaim layanan kesehatan dan obat-obatan fiktif yang diduga berlangsung selama periode 2019 hingga 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadyn, mengatakan perkara tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan setelah tim penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan.

“Tim penyidik kemudian melakukan ekspose atau gelar perkara dan menyimpulkan dugaan korupsi fraud upcoding dan atau phantom billing oleh sejumlah rumah sakit tahun 2019 hingga 2025 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Yadyn dalam konferensi pers saat Media Gathering di Jember, Kamis malam, (7/5/2026).

Dalam perkara itu, penyidik menyoroti dua modus utama. Pertama, phantom billing, yakni pengajuan klaim atas layanan medis maupun obat-obatan yang sebenarnya tidak pernah diterima pasien.

Kedua, upcoding, berupa manipulasi kode diagnosis atau tindakan medis agar rumah sakit memperoleh pembayaran klaim lebih besar dari yang seharusnya.

Praktik tersebut diduga dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan celah dalam mekanisme pembayaran klaim program JKN.

Menurut Yadyn, penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-658/M.5.12/Fd.2/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026. Hingga kini, penyidik telah memanggil 12 saksi untuk dimintai keterangan.

“Penyidik telah melakukan panggilan kepada 12 saksi-saksi dalam perkara tersebut,” ujarnya.

Kejari juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menghitung potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana JKN tersebut. Nilai kerugian hingga kini masih dalam proses audit.

Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polisi Sita 6,47 Gram Sabu dan 52,31 Gram Ganja dari Dua Tersangka di Lumajang

18 November 2026 - 15:01 WIB

Nasib Kasus Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Kini Diuji di Pengadilan

18 November 2026 - 13:11 WIB

Pertengkaran Keluarga Diduga Picu Ibu Aniaya Anak hingga Meninggal di Lumajang

17 November 2026 - 16:38 WIB

Balita Dua Tahun di Lumajang Tewas, Ibu Kandung Berinisial S Diamankan Polisi

16 November 2026 - 17:43 WIB

Tiga Kali Mangkir dari Panggilan Polisi, Perempuan Tersangka Penipuan Modal Beras Ditahan

13 November 2026 - 15:05 WIB

Satu Korban Diduga Disetubuhi Bergiliran, Dua Pemuda di Lumajang Ditahan

13 November 2026 - 11:14 WIB

Trending di Kriminal