Jember, – Penanganan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosperda) DPRD Jember tahun anggaran 2023-2024 memasuki fase krusial.
Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember terus menggali bukti, dengan menyita beberapa rekening bank milik pihak rekanan proyek yang diduga terlibat dalam pusaran aliran dana mencurigakan.
Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember, Ivan Praditya Putra, penyitaan dilakukan karena rekening-rekening tersebut diyakini sebagai alat bukti penting dalam menguatkan konstruksi hukum perkara yang sedang dikembangkan.
Baca juga: Dana Menguap di Balik Sosialisasi, Kejari Jember Telusuri Aliran Miliaran Rupiah Sosperda DPRD
“Dokumen dan rekening milik penyedia jasa sudah kami amankan sebagai bagian dari proses pembuktian,” ujar Ivan saat dikonfirmasi, Kamis (18/9/25).
Tak hanya itu, penyidik juga mempercepat pengumpulan keterangan dengan memanggil saksi dari berbagai unsur.
Hingga pertengahan September, sebanyak 36 saksi telah diperiksa, termasuk delapan orang dari unsur DPRD Jember dan panitia pelaksana lokal kegiatan Sosperda.
Baca juga: Belum Tuntas Urus Proyek Whoosh, Danantara Kini Dilibatkan dalam Rencana Kereta Cepat ke Surabaya
Langkah-langkah ini dilakukan bersamaan dengan proses audit resmi oleh auditor internal Kejaksaan untuk mengkalkulasi kerugian negara.
Dari perhitungan sementara, dugaan penyimpangan dana dalam proyek sosialisasi ini berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 6,5 miliar, dari total anggaran yang bernilai puluhan miliar rupiah.
“Proses audit sedang berlangsung. Semua data yang masuk kami kumpulkan dan analisis untuk memperkuat bukti,” imbuh Ivan.
Kasus ini telah resmi naik ke tahap penyidikan sejak 17 Juli 2025 dan langsung menyedot perhatian publik, lantaran kegiatan sosialisasi dianggap tidak berdampak signifikan dan diduga hanya menjadi modus pengeluaran dana yang tak transparan.
Sebelumnya, pada 20 Agustus 2025, penyidik juga telah memeriksa Wakil Ketua DPRD Jember periode 2019-2024, Dedy Dwi Setiawan, yang saat ini kembali menjabat untuk periode 2024–2029. Pemeriksaan itu memperkuat dugaan bahwa kasus ini tak hanya melibatkan pelaksana teknis, tapi juga pejabat legislatif di level atas.
Tinggalkan Balasan