Sinkronisasi Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong sinkronisasi kebijakan pembangunan antara daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Shangri-La Hotel Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Musrenbang Jadi Forum Strategis, Bukan Seremonial
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan agar tidak berjalan parsial.
Ia menekankan pentingnya keterkaitan antar program agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral dan terpisah. Harus ada keselarasan visi dan langkah antara kabupaten, provinsi, hingga pusat,” tegasnya.
Hadapi Tantangan Kompleks dengan Kolaborasi
Bunda Indah menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi, hingga pemerataan infrastruktur.
Karena itu, pemerintah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang terintegrasi dan berbasis data.
Optimalkan Potensi Daerah untuk Ekonomi Inklusif
Lumajang memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan secara terarah. Pemerintah fokus pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya, serta penguatan UMKM.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Perjuangkan Kepentingan Daerah di Tingkat Provinsi
Bupati menilai kehadiran daerah dalam forum Musrenbang provinsi sangat penting. Pemerintah daerah dapat memperjuangkan program prioritas agar masuk dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas.
Selain itu, ia menekankan perlunya kebijakan yang berpihak pada daerah dengan tantangan geografis dan sosial ekonomi tertentu.
Dorong Pemerataan dan Keadilan Pembangunan
Pemerintah ingin memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil bagi seluruh wilayah.
“Musrenbang ini harus mampu menjembatani kebutuhan daerah dengan arah kebijakan provinsi. Kita ingin pembangunan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Perkuat Koordinasi Lintas Pemerintahan
Keikutsertaan Pemkab Lumajang dalam Musrenbang menjadi bentuk komitmen untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemerintah.
Langkah ini bertujuan memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Menuju Pembangunan 2027 yang Lebih Inklusif
Melalui perencanaan yang matang dan sinergi yang kuat, Lumajang optimistis pembangunan tahun 2027 tidak hanya meningkatkan indikator ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Musrenbang RKPD Jawa Timur menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa kolaborasi merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.
Tinggalkan Balasan