Tertibkan Tambang, Bangun Jalan Khusus: Pemkab Lumajang Serius Atasi Dampak Tambang

Tambang Ilegal Ditindak, Jalan Khusus Disiapkan

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmen untuk menertibkan tambang pasir ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan warga. Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menyampaikan hal tersebut saat menjawab pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna II Lanjutan DPRD Lumajang, Jumat (13/6/2025).

Bunda Indah menegaskan bahwa Pemkab akan menindak tegas aktivitas tambang yang menggunakan alat berat tanpa izin. Selain merusak sungai dan struktur tanah, aktivitas tersebut juga menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu warga desa.

“Terhadap penambangan pasir yang menggunakan alat berat dan berdampak buruk terhadap lingkungan serta merugikan masyarakat, akan ditertibkan. Pengawasan akan diperkuat bersama aparat terkait,” ujar Bunda Indah.

Selain itu, Pemkab akan menertibkan kendaraan pengangkut pasir yang kelebihan muatan dan parkir sembarangan. Penertiban jalan desa pun terus dilakukan. Pemerintah juga tengah mengupayakan pembangunan jalan khusus tambang untuk mengalihkan lalu lintas berat dari jalur permukiman. Namun, pembangunan ini masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat terkait status lahan.

Perbaikan Sistem dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Sebagai bagian dari reformasi tata kelola tambang, Pemkab Lumajang kini mulai menerapkan sistem digital dalam pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kartu e-MBLB telah disiapkan untuk menggantikan sistem manual SKAB yang selama ini rawan penyalahgunaan.

Bunda Indah juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan target perbaikan jalan rusak yang masuk dalam RPJMD. Proses ini dilakukan bertahap, berbasis skala prioritas, dan diproyeksikan selesai dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Terkait pembangunan Dam Intake Klerek dan Dam Kedung Caring, Pemkab Lumajang telah melibatkan ITS untuk menyusun kajian teknis. Desain dasar untuk Dam Kedung Caring ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan air bagi wilayah hilir.

Bupati mengakhiri paparannya dengan ajakan kepada DPRD untuk terus bersinergi. Menurutnya, hanya dengan kolaborasi yang kuat, pemerintah bisa menghadirkan solusi tepat bagi persoalan riil yang dihadapi masyarakat.