Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang menargetkan 80.000 koperasi berdiri pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Lumajang, Muhammad Ridha, menegaskan bahwa kualitas koperasi menjadi prioritas utama. Ia menyebut keberhasilan bukan diukur dari jumlah semata, melainkan dari dampak nyata pada ekonomi desa.
“Bupati, camat, dan perangkat daerah ikut terlibat aktif. Kita ingin koperasi yang benar-benar hidup dan bermanfaat bagi warga,” ujar Ridha, Jumat (9/5/2025).
Bupati: Koordinasi, Anggaran, dan Pengawalan
Bupati Lumajang berperan penting dalam mendorong gerakan koperasi ini. Mulai dari menjalin komunikasi dengan Gubernur, mengintegrasikan program ke dalam rencana pembangunan, hingga menyediakan anggaran untuk akta hukum koperasi.
Tak hanya itu, Bupati juga memfasilitasi musyawarah desa khusus. Proses ini menjadi wadah partisipasi warga dalam menentukan bentuk koperasi sesuai potensi desanya.
Baca Juga : Sertifikasi Halal, Kunci Daya Saing Produk IKM Lumajang
Camat: Penghubung Lapangan
Di sisi lain, camat bertugas sebagai penggerak di wilayah kerja masing-masing. Mereka memantau proses pembentukan koperasi di desa, membantu pelatihan pengurus, dan memfasilitasi koordinasi antardesa.
“Camat adalah ujung tombak pengawasan. Mereka memastikan koperasi tidak hanya jadi nama, tapi benar-benar aktif,” tambah Ridha.
Jadwal Implementasi Terstruktur
Pemkab Lumajang telah menyusun peta jalan sejak Maret hingga Desember 2025. Tahapannya meliputi identifikasi potensi desa, penyusunan petunjuk teknis, musyawarah desa, pendampingan, hingga legalisasi koperasi.
Proses ini melibatkan lintas sektor. Diskopindag, DPMD, Diskominfo, DKPP, dan Dispora berperan sesuai potensi yang digali dari tiap desa.
Dengan kolaborasi menyeluruh ini, Koperasi Merah Putih menjadi lebih dari sekadar kebijakan. Ia hadir sebagai simbol kemandirian desa dan harapan bagi masyarakat untuk masa depan ekonomi yang berkeadilan.
Tinggalkan Balasan