Kartu Komoditas Terpisah Bebani Penambang Kecil, Pajak Tambang Kian Rumit? - Lensa Warta

Menu ✖

Mode Gelap
Ratusan Pemain Mobile Legends dan Free Fire Bersaing dalam Kejurkab E-Sport Lumajang Festival UMKM Meriahkan Gema Sholawat di Stadion Semeru Lumajang, Produk Lokal Jadi Sorotan Ribuan Jemaah Hadiri Gema Sholawat dan Tausiyah Kebangsaan di Stadion Semeru Lumajang Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara

Daerah · 21 Jul 2025 16:43 WIB ·

Kartu Komoditas Terpisah Bebani Penambang Kecil, Pajak Tambang Kian Rumit?


 Kartu Komoditas Terpisah Bebani Penambang Kecil, Pajak Tambang Kian Rumit? Perbesar

Lumajang, – Kebijakan baru Pemerintah Kabupaten Lumajang yang mewajibkan penggunaan kartu elektronik SKAB terpisah untuk setiap jenis komoditas tambang.

Sistem yang mulai berlaku Agustus 2025 itu justru membebani penambang kecil dan menambah kerumitan dalam proses administrasi pajak tambang.

Melalui sistem ini, setiap jenis material tambang seperti pasir, batu, grosok, dan uruk akan memiliki kartu SKAB masing-masing. Kartu tersebut mencatat identitas komoditas, perusahaan, hingga kendaraan pengangkut.

Lukman, salah satu penambang manual di kawasan Candipuro menyampaikan, meski bertujuan menertibkan pendataan dan mencegah tumpang tindih tarif, penerapannya belum mempertimbangkan kesiapan lapangan, terutama dari sisi ekonomi penambang kecil.

Baca juga: Realisasi Pajak Pasir Baru Rp8 Miliar, Pemkab Lumajang Akui Masih Jauh dari Target

“Untuk yang cuma ambil satu komoditas mungkin tak masalah. Tapi kami yang ambil dua jenis, harus cetak sendiri kartu tambahan. Biaya cetaknya dari mana?” kata Lukman, Senin (21/7/25).

Subhan, salah satu penambang lainnya menyebut kebijakan diferensiasi kartu memang logis dari sisi fiskal dan pengawasan, namun perlu dieksekusi dengan pendekatan sosial-ekonomi yang lebih empatik.

Baca juga: Pakar ITS Imbau Pemkab Lumajang dan Probolinggo Koordinasi Intensif dengan BMKG dan PVMBG

“Kalau tujuannya meningkatkan akurasi data dan PAD, itu bagus. Tapi kalau implementasinya membebani pelaku kecil, maka efeknya bisa kontraproduktif bisa muncul penghindaran pajak atau praktik manipulasi baru,” katanya.

Menanggapu hal itu. Plt. Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Lumajang, Dwi Adi Harnowo, menyatakan bahwa kebijakan ini mengikuti arahan dari Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, yang menetapkan tarif berbeda untuk tiap jenis komoditas tambang.

“Tidak bisa disamakan. Tarif pajak pasir dan batu berbeda, jadi kartu SKAB-nya pun harus dibedakan,” kata Dwi.

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kadin Lumajang Gandeng Pemerintah Susun Kurikulum Vokasi untuk Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja

20 November 2026 - 16:34 WIB

Agus Setiawan Pimpin Kadin Lumajang 2026-2031, Ini Tantangan yang Menanti Dunia Usaha

20 November 2026 - 16:25 WIB

Kenali Lima Modus Penipuan Online, Diskominfo Lumajang Ajak Masyarakat Lebih Waspada di Ruang Digital

20 November 2026 - 13:03 WIB

Tak Hanya Sosialisasi, BNN Lumajang Cegah Narkoba Lewat Keterampilan Produktif

19 November 2026 - 21:52 WIB

Dokumen Adminduk Kini Bisa Dicetak Mandiri, Disdukcapil Lumajang Perkuat Keamanan Data

19 November 2026 - 17:42 WIB

Urus Dokumen Tak Harus ke Kota, Disdukcapil Lumajang Perluas Akses hingga Pelosok

19 November 2026 - 17:40 WIB

Trending di Daerah